digtara.com – Pandemi Covid-19 hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berdampak pada berbagai sektor usaha. Salah satunya pusat perbelanjaan. Tak hanya penurunan omzet saja, tapi juga berdampak PHK pada ribuan karyawan mal.
Menurut catatan Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APBI), sudah ada 7.000 karyawan mal di Sumut kena PHK (pemutusan hubungan kerja).
“Sejak jam operasional kita dibatasi hingga pemberlakuan PPKM darurat ini sudah sekitar 7.000 karyawan di pusat pembelanjaan atau mal di Sumatera Utara, baik karyawan pengelola maupun karyawan dari penjaga toko seperti satpam, cleaning service, dan lainnya, semuanya sudah kita kurangi untuk melakukan penghematan,” kata Penasehat APBI Sumut Herri Zulkarnaen, Sabtu (17/7/2021).
Herri menjelaskan, sekarang banyak pengelola plaza bukan lagi survive, melainkan mengalami penurunan bukan hanya dari omset saja
“PPKM buat kami makin terpuruk apalagi kalau diperpanjang lagi nanti,” tambahnya.
Herri mengungkapkan, sebelumnya pihak APBI sudah berusaha menerapkan strategi, namun hasilnya tidak signifikan.
“Dan kami tidak bisa pungkiri, buat strategi lain lagi karena promosi yang sudah kita tawarkan secara online dan offline tidak jalan. Ditambah para penyewa tidak bayar sewa saat ini meminta stimulus terkait bagaiamana kebijakan dari pada pengelola agar mereka tetap bertahan,” katanya.
Menurutnya juga kerugian mal di Sumut saat ini sudah menyentuh angka puluhan miliar.
“Kalau masing-masing perusahaan itu tergantung besar kecilnya mal. Seperti Plaza Millenium, kami mengalami kerugian sekitar Rp 500 juta per bulannya,” katanya
Untuk mal besar, sambungnya, kerugian ditaksir mencapai Rp 10 miliar lebih perbulannya.
“Bila saja mal yang ada di Sumut ini berjumlah 10, maka kerugian bisa capai Rp 50 miliar per bulannya,” tuturnya.
Itu belum lagi pengeluaran tambahan, seperti penyediaan hand sanitizer, area pencuci tangan dan alat cek suhu tubuh.
“Kami seperti anak tiri, karena hotel saja diberikan stimulus. Setidaknya adanya stimulus berupa pengurangan pajak, biaya listrik, dan lainnya yang mempermudah kami,” ungkapnya. (mag-01)