digtara.com – Adanya penerapan aturan menggunakan pakaian adat di jam kerja di lingkungan Pemerintah Kota Medan kini menuai pro kontra di kalangan masyarakat Kota Medan. Penerapan Aturan Pakaian Adat di Kota Medan Tuai Pro-Kontra
Averiana Barus, Pemilik Toko Rumah Uis Karo di Jalan Jamin Ginting Kota Medan mengatakan dengan adanya aturan tersebut dirinya sangat diuntungkan karena di tengah pandemi covid 19 dapat menambah pendapatannya sebagai pedagang UMKM .
“Tiga bulan terakhir ini kami benar-benar sulit. Dengan kebijakan Pak wali kami jadi semangat lagi. Saya apresiasi sekali langkah pak wali,” kata Averiana, Jumat (10/9/2021).
Wanita yang akrab disapa ave ini mengatakan meskipun display yang dipajang tokonya adalah Uis dan pakaian khas Karo, namun tak menutup kemungkinan pihaknya membuat pakaian adat lainnya.
“Memang display Karo karena saya orang Karo. Tapi yang lain misal Simalungun, saya siap juga membuatnya. Karena kita juga kerjasama dengan pengrajin khas Simalungun dan etnis lainnya. Intinya kami senang dengan program pak wali hingga kami berani produksi lagi,” kata Ave.
Wanita berdarah Karo ini mengatakan awal mula mengetahui informasi adanya aturan pegawai sipil yang ada di lingkungan pemerintah Kota Medan harus menggunakan pakaian adat dari media sosial dan media massa.
“Ketika saya baca di media tentang kebijakan pak wali kota soal baju adat, saya langsung semangat lagi dan berani memproduksi. Ini jadi angin segar bagi kami yang juga merasakan dampak pandemi, ” tuturnya.
Sementara penolakan terhadap kebijakan menggunakan pakaian adat di lingkungan Pemerintah Kota Medan datang dari kelompok Etnis Melayu kota Medan agar Wali Kota Medan segera meninjau kembali dan dan segera membatalkannya. [mag-04/ya]
Penerapan Aturan Pakaian Adat di Kota Medan Tuai Pro-Kontra
Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube TVDigtara. Jangan lupa, like comment and Subscribe.