digtara.com – Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) atau Sumut Fair ditunda karena pandemi covid-19 pada April 2020 lalu. Namun anehnya, alokasi anggaran Kota Padangsidimpuan untuk acara tersebut habis terpakai.
Tercatat sekira Rp785 Juta anggaran yang ditampung dan terealisasi pada APBD 2020 di tiga dinas, yakni dinas pendidikan senilai Rp244.100.000, Dinas Perizinan Satu Pintu Rp132.407.300, dan Sekretariat Daerah Rp409.475.625.
Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan, Ali Hotmatua Hasibuan melihat adanya kejanggalan dengan pertanggungjawaban kegiatan tersebut.
“Itu kan acara ngak ada atau ditunda masak semua uang untuk biaya ke sana habis. Seperti contoh biaya perjalanan dinas peserta atau rombongan kan nggak terpakai lagi dan juga biaya mengisi stand juga kosong serta biaya makan minum serta honorarium petugas” kata Ali Hotmatua Hasibuan, Sabtu (25/9/2021).
Ali Hotmatua Hasibuan menilai anggaran tersebut diduga di mark up dan perlu untuk diperiksa pihak berwajib atau kepolisian.
“Itu perlu untuk diperiksa anggaran itu, karena dimasa pandemi seperti ini kita diminta untuk merefocusing anggaran atau penghematan malah kegiatan yg dibatalkan tapi bisa habis” Tegas Ali Hotmatua.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bekauda) Sulaiman Lubis saat dikonfirmasi terkait biaya PRSU di gedung dewan, kepada digtara.com membenarkan hal itu.
“Ia, benar itu. Karena walaupun ditunda biaya untuk seperti pakaian ngak mungkin dibatalkan,” kata Sulaiman Lubis.