digtara.com – Meski minim PAD, Pemerintah Kota Padangsidimpuan menganggarkan hibah dan Bansos sebesar 4,1% atau setara Rp.34.311.729.312, dari rancangan APBD Kota Padangsidimpuan TA.2022 yang sudah disampaikan kepada DPRD Kota Padangsidimpuan.
Dalam R-APBD 2022 tersebut item belanja hibah dituangkan sebesar Rp. 31.601.729.312, Belanja Bansos Rp.2.710.000.000, sedangkan PAD murni Kota Padangsidimpuan hanya Rp.35.342.606.827, dengan dua item yakni Pajak dan retribusi.
Sedangkan total PAD disemua sektor termasuk deviden Bank Sumut ditargetkan sebesar Rp.96.910.910.322, dan jumlah APBD secara keseluruhan hanya Rp.800.049.015.260, Kamis (11/11/2021).
Ketua DPD JPKP Kota Padangsidimpuan, Mardan Eriansyah Siregar menilai pagu anggaran untuk hibah bansos sebesar PAD Murni Kota Padangsidimpuan sangat rentan dengan tindakan korupsi dan kepentingan kelompok.
“Masak untuk hibah saja sampe 4,1 persen, sedangkan PAD dari sektor Pajak dan retribusi murni juga 4,1 persen. Dari mana lagi uang untuk membangun infrastruktur APBD itu sebagian besar sudah tersedot untuk belanja pegawai? itu belanja bansos dan hibah harus dipangkas,” kata Mardan Eriansyah Siregar.
Mardan Eriansyah menambahkan, belanja hibah bansos tersebut tidak relefan dengan belanja modal infrastruktur hanya 8% atau Rp.65.464.934.495,.
“Dari item belanja infrastruktur yang dianggarkan hanya sebesar 8% itupun yang murni hanya 6 persen pada item belanja gedung, bangunan dan belanja modal infrastruktur jalan dan jaringan Rp.48.618.974.257,. Masak bansosnya Rp.34 milliar pembangunan jalannya hanya Rp.48 Milliar dan ngak banding mana yang prioritas yang langsung dirasakan masyarakat, ” tegas Mardan Eriansyah Siregar.