digtara.com – Surat Edaran (SE) Wali Kota Padang Sidempuan Nomor: 060/6362/2021 tentang penulisan Kota Padang Sidempuan yang dikeluarkan tanggal 30 Desember 2021 lalu menjadi perbincangan hangat dan kontroversi.
SE tersebut ditandatangani Wali Kota Padangsidempuan Irsan Efendi Nasution. Berikut petikannya, “Kota Padang Sidempuan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2021 tentang pembentukan kota Padang Sidempuan yang disahkan pada tanggal 21 Juni 2021.”
“Berdasarkan peraturan sebagaimana tersebut di atas, penulisan wilayah yang dibentuk adalah Kota Padang Sidempuan jadi diminta pada saudara agar menggunakan penulisan Kota tersebut pada naskah dinas sesuai peraturan perundang-undangan, ” tulisnya di surat edaran.
SE yang sudah banyak beredar melalui WA dan facebook mendapat sorotan berbagai kalangan masyarakat. Sebab warga salfok pada stempel di dalam surat masih mengunakan nama Kota Padangsidimpuan padahal harusnya selaras dengan isi Surat edaran yakni Padang Sidempuan.
Zulfahri, melalui akun facebooknya menyebutkan, “Pak wali mengeluarkan surat edaran. Agar penulisan nama kota adalah kota Padang Sidempuan. Lucunya pada stempel kok masih ” Padnagsidimpuan”??? Ah sudahlah,, sukak sukak kelen lah, ” tulis Zulfahri.
Sementara itu, Adi Syahputra Nasution, Mantan Ketua Imapasid, menyebutkan surat edaran tersebut terkesan penegasan terburu-buru.
“Iso torbit-isi ibaen (disitu terpikir, disitu dibuat). Padahal plank merk kantor Walikota itu barusan dibangun tahun ini dengan biaya ratusan juta dan tulisannya masih Padangsidimpuan. Kenapa tidak dari dulu? ini berarti seluruh plank SKPD direnovasi lagi, PL jugalah,” kata Adi Syahputra.