digtara.com – Ratusan simpatisan mantan ketua DPD Partai Demokrat NTT, Jefri Riwu Kore (Jeriko) menggelar aksi demonstrasi di depan Polda NTT, Kamis (3/2/2022).
Mereka meminta pihak kepolisian untuk tidak memberikan izin Rakerda, bahkan seluruh kegiatan DPD Partai Demokrat di seluruh NTT pada, Sabtu (5/2/2022) mendatang.
Koordinator aksi, Jonathan Gah menegaskan, pihaknya akan membawa sebanyak 8.000 simpatisan Jeriko untuk menduduki Rakerda DPD Partai Demokrat, di Grand Mutiara Kupang, Sabtu (5/2/2022).
“Sebelum ada klarifikasi dari Ketua Umum Agus H. Yudhoyono (AHY) tentang ADRT hingga dipilihnya Leonardus Lelo sebagai ketua DPD, mereka akan terus menolak seluruh kegiatan Demokrat di NTT,” jelasnya.
Menurut Jonathan, AYH harus memberikan klarifikasi mengenai putusan hasil Musda DPD Partai Demokrat NTT pada Oktober 2021 lalu, yang menetapkan Leonardus Lelo sebagai ketua terpilih walaupun Jefri Riwu Kore mendapatkan dukungan 12 DPC, dibanding Leonardus Lelo hanya mendapatkan 11 dukungan.
“DPP punya satu suara dan hasil putusannya Leonardus Lelo terpilih sebagai ketua. Anak kecil saja tahu, mana yang lebih besar 11 atau 12? Sehingga hari ini kita lakukan aksi sebagai pemberitahuan kepada polisi, agar tidak memberikan izin kegiatan tersebut,” ungkapnya.
Dalam orasinya, Jonathan mengajak masyarakat yang melintasi jalan depan Polda NTT, untuk tidak lagi memilih partai Demokrat dalam pesta demokrasi apa pun.
“Kami minta Polda NTT untuk tidak memberikan izin, karena kami tidak menjamin jika ada gangguan ketertiban dan keamanan pada Sabtu di Grand Mutiara,” ujarnya.
Jonathan menjanjikan akan membawa massa pendukung Jeriko dari Kabupaten Malaka, Belu, TTU, TTS dan Kabupaten Kupang untuk menduduki jika Rakerda tetap digelar Sabtu nanti.
“Jeriko telah ikut membesarkan Demokrat. Keputusan DPP dengan Leonardus Lelo dipilih sebagai ketua, hal ini sudah melenceng jauh dari ADRT,” sesalnya.