Heboh, Main HP di SPBU Dilarang, Tapi Bayar BBM Disuruh Pakai Apliasi MyPertamina

- Selasa, 28 Juni 2022 14:03 WIB

digtara.com – Main HP di SPBU dilarang, tapi bayar BBM disuruh pakai apliasi MyPertamina, enggak takut kebakaran? Pertanyaan itu muncul akhir-akhir ini.

Di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) terdapat beberapa larangan, salah satunya memainkan Handphone (HP) atau ponsel.

Melansir dari Kompas.com, larangan memainkan handphone karena memang memiliki dampak yang berbahaya bagi pengemudi maupun petugas SPBU.

Bahkan, banyak video rekaman CCTV yang beredar di mana ledakan terjadi dari mobil atau pun motor dan diduga karena pengguna kendaraan sedang memainkan handphone-nya.

Sebagaimana diketahui, handphone memang dianggap bisa memicu percikan api yang akan menyebabkan ledakan saat pengisian bahan bakar.

Alasan lain mengapa handphone dilarang ialah karena sinyal seluler yang tidak beraturan dan tidak bisa dikontrol karena ada di udara.

Nah kebijakan pertamina untuk menerapkan aplikasi MyPertamina saat pembayaran menimbulkan pro kontra.

Hal ini ramai diperbincangkan di media sosial.

Bayar BBM pakai HP

Nah, meski ada larangan penggunaan handphone di SPBU, Pertamina sejak beberapa tahun terakhir justru sedang gencar-gencarnya mengajak masyarakat menggunakan pembayaran non-tunai melalui aplikasi MyPertamina di tempat pengisian BBM.

Bahkan baru-baru ini, pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina kini tengah menggodok petunjuk teknis agar penyaluran BBM bersubsidi yakni Solar dan Pertalite bisa tepat sasaran dengan pembayaran melalui aplikasi.

“Nanti (pembelian) dengan sistem digitalisasi MyPertamina akan efektif, jadi tidak bisa mengisi berulang,” ujar Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman, dikutip pada Jumat (3/6/2022).

Para pelanggan nantinya akan diminta untuk mengisi data diri di aplikasi MyPertamina.

Kemudian data yang sudah masuk tersebut akan diverifikasi oleh pihak BPH Migas untuk memastikan bahwa pembeli Solar dan Pertalite memang merupakan pelanggan yang berhak.

“Jadi kan mesti register dulu di Mypertamina, lalu di verifikasi oleh BPH Migas, yang tentu bekerja sama dengan instansi terkait,” jelas Saleh.

Meski demikian, dalam penerapan penggunaan aplikasi MyPertamina ini memang akan dihadapkan konsidi masih banyaknya masyarakat yang bukan pengguna smartphone.

Oleh sebab itu, perihal teknis di lapangan masih terus dikaji dan sebelum diberlakukan akan lebih dahulu disosialisasikan.

“Maka perlu sosialisasi dulu, baru diterapkan,” katanya.Penjelasan Pertamina

Sementara itu, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga (Sub Holding Commercial & Trading Pertamina) Putut Andriatno menjelaskan, larangan penggunaan HP di SPBU yang dimaksud hanya melakukan panggilan telepon saja.

Pertamina menyampaikan bahwa pelarangan penggunaan HP di area SPBU sifatnya untuk mencegah pemakaian HP yang tidak bertanggungjawab yang dapat menimbulkan keadaan darurat seperti percikan api.

“Dapat kami sampaikan, larangan penggunaan portable electronic product adalah untuk panggilan masuk atau keluar,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T Pertamina Irto Ginting mengatakan, pembayaran melalui aplikasi digital atau menggunakan telepon selular saat ini sudah bisa dilakukan.

Namun metode pembayaran ini tidak dilakukan di dekat nozzle.“Saat ini kan juga sudah bisa dilakukan pembayaran menggunakan HP. Namun dilakukan tidak di dekat nozzle,” kata Irto kepada Kompas.com.

Pada dasarnya, pembelian BBM dengan sistem digitalisasi MyPertamina dilakukan untuk mengantisipasi pembelian BBM secara berulang.

Irto mengatakan, nantinya penerapan implementasi aturan baru ini akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan MyPertamina.

Rencana penggunaan MyPertamina dalam pembelian Solar dan Pertalite hingga saat ini masih terus dipersiapkan.

Irto menjelaskan, dalam revisi Perpres 191 Tahun 2014 ini, Pertamina juga fokus pada penentuan kriteria penerima BBM bersubsidi.

“Saat ini masih finalisasi kriteria penerima subsidi melalui revisi Perpres 191. Infrastruktur pendukungnya juga sedang dipersiapkan,” tegas dia.

Editor
:

Tag:

Berita Terkait

Berita

Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah Dukung Penuh Langkah PBNU dalam Merespon Pemberitaan Trans7 yang Dinilai Mencoreng Martabat Pesantren

Berita

Ribut Pasca Mabuk Miras, Sejumlah Pemuda di Kupang Diamankan Polisi

Berita

Tersangka Pembuang Bayi di Kupang Dilimpahkan ke Kejaksaan

Berita

Dinkes dan BKD Langkat Bantah Tudingan Pungli: Proses Kenaikan Jabatan Sesuai Regulasi Nasional

Berita

Ketua DPRD Sumut Sambut KoJAM Dalam Kolaborasi Pemberitaan

Berita

Mahasiswa di Kupang Ditemukan Tewas Gantung Diri, Sebelum Tewas, Korban Sempat Minta Uang Beli Pulsa