Wali murid saat melakukan aksi unjukrasa di SDN 058250 Langkat
Digtara.com – Ratusan wali murid Sekolah Dasar Negeri 058250 Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, menggelar aksi menuntut kepala sekolah turun dari jabatannya, Senin (14/11/22).
Dalam orasinya, wali murid yang didominasi emak-emak itu, menilai kepala sekolah tidak becus dalam mengurus sekolah, sehingga kondisinya amburadul.
Kaum ibu ini juga mempertanyakan penggunaan dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS), pungutan baju seragam olah raga dan penjualan buku di perpustakaan sekolah tersebut.
“Dulu sekolah kami menjadi percontohan, tapi sejak kepala sekolah diganti, sekolah ini mejadi kumuh dan tidak beres pengelolaannya,” teriak ibu-ibu pendemo.
Dijelaskan mereka pula, buruknya pengelolaan sekolah, mengakibatkan proses belajar mengajar tidak berlangsung baik. “Bagaiamana proses belajar mengajar mau baik, antara guru dan kepala sekolahnya saja tidak sinkron, semua guru tidak nyaman bekerja dengan kepala sekolah ini,” terang pendemo.
Aksi wali murid ini, sempat ditenangkan petugas kepolisian Polsek Binjai, Polres Binjai. Namun mereka tetap menuntut agar kepala sekolah segera dicopot.
Sementara itu, Kepala SDN 058250 Surya Ningsih, mengaku salah atas tindakannya. Dia akan segera menyalurkan baju olah raga yang sudah menunggak dan meminta maaf atas terjualnya buku murid diperpustakaan yang masih dipakai dalam proses belajar mengajar.
“Saya mohon maaf atas tertarik dan terjualnya buku anak murid kita di perpustakaan dan saya berjanji akan menyerahkan baju olah raga bagi siswa yang belum menerima dan akan sesegera mungkin dilaksanakan,” ungkanya.
Sayangnya, sikap Kepala Sekolah Surya Ningsih, disambut teriakan mundur dan ganti kepala sekolah oleh pendemo.
Tak lama berselang, Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Langkat Sinarta Sitepu, tiba dilokasi dan berdiskusi kepada wali murid.
Dalam arahannya, Sinarta meminta warga untuk membuat surat pernyataan dan dikirim langsung kepada Dinas Pendidikan untuk ditindaklanjuti. “Tuntutan ibu-ibu tidak bisa instan, harus berproses dulu, maka buatlah surat pernyataan terkait poin-poin tuntutan sekaligus ditandatangani, sampaikan langsung kepada Dinas Pendidikan,” ujarnya.