digtara.com -BINJAI | Adanya dugaan sejumlah lembaga bodong di Kota Binjai yang mengkritisi ataupun memvonis bahwa pengelolaan lahan parkir di Kota Binjai tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga membuat Kota Binjai ini tidak kondusif sangat meresahkan masyarakat.
Hal itu di katakan Yudhi William Pranata, salah seorang aktivis Kota Binjai, Senin (23/10/23).
Oleh karena itu, Yudhi berharap agar aparat penegak hukum (APH) segera menertibkan lembaga bodong yang diduga cacat hukum.
"APH mempunyai langkah taktis dalam menanggapi lembaga-lembaga bodong tersebut. Jangan ada pembiaraan lagi di permasalahan parkir ini," tegas Yudhi.
Yudhi menyampaikan jika pengelolaan parkir sudah sangat tertib dan akan meningkatkan keinginan masyarakat untuk berbelanja dengan aman dan nyaman.
"Pengelolaan parkir di Binjai sudah sangat baik. Ini harus kita dukung," katanya.
Diketahui, Pemkot Binjai telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 20 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perparkiran. Saat ini, Dinas perhubungan Kota Binai telah memutuskan perda baru tentang perparkiran dan retrubusi pajak daerah, dimana nantinya pengelolaan parkir akan di laksanakan olah pihak ke tiga melalui sistem lelang terbuka.
"Banyak warga mengeluhkan adanya lembaga bodong yang ada diluar Kota Binjai atau pun di dalam Kota Binjai ikut dalam permasalahan parkir yang ada di kota Binjai yang mengkritisi ataupun memvonis bahwa mengelola lahan parkir yang ada di Kota Binjai Tidak berjalan sebagaimana mestinya, padahal kalau ini bisa tertib berdampak ke pendapatan asli daerah (PAD)," kata Yudhi.
Disisi lain, Dinas Perhubungan dalam hal ini mewakili Arif Sihotang S.STP , MH Selaku Kabid Lalulintas Dinas Perhubungan Kota Binjai saat di temui mengatakan, sesuai Perda Nomor 4 tahun 2011 tertuang bagaimana cara prosedur dan mekanisme pengutipan retrubusi parkir yang di laksanakan oleh Dinas Perhubungan.
"Sejatinya hal tersebut selama saya menjabat kepala Bidang Lalulintas hal tersebut sudah mutlak saya laksanakan sesuai prosedur, baik itu penunjukan Jukir hingga bagaimana kita setorkan langsung Ke PAD," ucap Arif.
Lanjut Arif, Dishub Kota Binjai tidak tendesius menanggapi teman-teman atau pun adik- adik mahasiswa yang mungkin melaksanakan audensi ataupun melayangkan surat aksi damai ,terkait bagaimana sebenarnya proses mekanisme perparkiran yang ada di Kota Binjai.
"Saya sendiri menanggapinya tentu dalam kompetensi saya bahwa memang hal ini harus kita jelaskan secara detail secara mendalam, agar adik-adik dan teman-teman kita paham betul," tutupnya.
Sementara itu, Windi Tanjung selaku ketua DPC GMNI Binjai saat dimintai tanggapannya meminta kepada lembaga bodong yang berada di luar Binjai maupun di dalam tidak mencampuri urusan yang ada di Kota Binjai.
"Kami meminta kepada lembaga-lembaga yang berada di luar Kota Binjai maupun di dalam Kota Binjai, jangan coba-coba mencampuri permasalahan yang ada di Kota Binjai, kami selaku mahasiwa Kota Binjai dan saya juga selaku Ketua DPC GMNI Kota Binjai, mari sama-sama kita menjaga ke kondusifan di kota Binjai," bebernya.
Disisi lain Oza Hasibuan, Sekum IMM Kota Binjai juga memberikan tanggapannya. Dia meminta agar lembaga bodong yang mencampuri urusan atau masalah parkir di Kota Binjai untuk mengevaluasi diri.
"Kami selaku aktivis Kota Binjai hari ini kami menghimbau kepada rekan-rekan yang mengatasnamakan lembaga - lembaga Bodong sudah seharusnya kita melakukan evaluasi lagi dan apabila ingin mempertanyakan permasalahan perparkiran Kota Binjai sebaiknya konfirmasi dulu kepada Dinas Perhubungan, jangan langsung semena-mena membuat surat aksi demotrasi," terangnya.
Randi permana selaku Kabid Badko Sumut ikut juga dalam menanggapi persoalan lembaga yang ingin mengotak ngatikan permasalahan parkir.