digtara.com - SUMUT -Pj. Ketua TP PKK Kabupaten Langkat, Ny. Uke Retno Wahyuni Faisal Hasrimy, menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TP PKK Provinsi Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, pada Kamis (05/12/2024). Acara ini bertujuan untuk mengevaluasi program kerja TP PKK di tingkat provinsi dan daerah, sekaligus meningkatkan sinergi antar TP PKK di Sumatera Utara.
Pj. Gubernur Sumatera Utara, Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si., dalam sambutannya menekankan pentingnya Rakorda sebagai wadah evaluasi dan penyelarasan program TP PKK di seluruh kabupaten/kota. "Rakorda ini bertujuan mengevaluasi program yang telah berjalan, memastikan program tersebut sesuai kebutuhan masyarakat, dan memberikan dampak positif dalam pemberdayaan keluarga serta masyarakat," ujarnya.
Ia juga menyoroti peran strategis TP PKK dalam mendukung kesejahteraan keluarga, seperti menerapkan pola hidup sehat, manajemen keuangan keluarga, dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Fatoni mengimbau agar TP PKK di seluruh kabupaten/kota segera membuka Toko PKK untuk mendukung pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi.
"Toko PKK Provsu baru saja diresmikan, dan saya mendorong TP PKK kabupaten/kota segera mendirikan toko serupa di wilayahnya masing-masing," tambahnya.
Ny. Uke Retno Wahyuni Faisal Hasrimy dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya Rakorda sebagai ajang evaluasi untuk memperkuat program kerja TP PKK di Kabupaten Langkat.
"Rakorda ini sangat penting untuk evaluasi dan penguatan program kerja TP PKK di seluruh daerah. Kami siap merealisasikan hasil Rakorda ini, serta menghadirkan program baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Langkat," katanya.
Selain diskusi tanya jawab, Rakorda juga diisi dengan peresmian Toko PKK Provinsi Sumatera Utara sebagai langkah awal pengembangan jejaring ekonomi berbasis komunitas di tingkat daerah. Acara ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah dalam mengoptimalkan peran TP PKK untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pelaksanaan program hingga tingkat desa.