digtara.com - Kasus penculikan anak kembali mencuat di berbagai daerah, hal ini menjadi keprihatinan bagi Anggota DPRD Jawa Tengah Fraksi PKB, Hj. Sumarwati, MAP.
Anggota Komisi E
DPRD Jateng ini menilai bahwa kasus-kasus yang muncul di media sebenarnya hanyalah bagian kecil dari persoalan yang lebih besar.
Menurutnya, apa yang terjadi pada Bilqis di Makassar yang sempat menjadi sorotan nasional hanyalah contoh dari ancaman nyata yang dihadapi anak-anak Indonesia. Ia khawatir masih banyak kasus lain yang tidak terekspos, tidak dilaporkan, atau tidak tersampaikan kepada publik.
Baca Juga: Sarif Kakung Minta Pemerintah Kuatkan Sistem Peringatan Dini dalam Penanggulangan Bencana Alam "Yang muncul di pemberitaan itu hanya sedikit. Jangan-jangan masih banyak kasus lain yang tidak kita dengar, tetapi dialami langsung oleh masyarakat. Ini yang membuat saya sangat prihatin," ujar Sumarwati, Selasa (18/11/2025).
Legislator PKB daerah pemilihan Pekalongan, Batang dan Pemalang ini menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan jaminan keamanan yang nyata bagi anak-anak.
Kejahatan penculikan, menurutnya, bukan hanya mengancam keselamatan seorang anak, tetapi juga merusak rasa aman masyarakat secara luas. Karena itu, ia mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan memberikan hukuman berat kepada siapa pun yang terlibat dalam kejahatan ini.
"Anak-anak adalah amanah. Negara harus benar-benar hadir melindungi mereka. Para pelaku penculikan harus diberi hukuman setimpal agar kejahatan semacam ini tidak terus berulang," tegasnya.
Selain peran pemerintah, Sumarwati juga menekankan pentingnya kewaspadaan dari orang tua dan lembaga pendidikan. Ia mengingatkan bahwa pengawasan terhadap anak tidak bisa dilakukan setengah-setengah, terutama dalam situasi sosial yang semakin kompleks.
"Orang tua harus benar-benar memperhatikan aktivitas anak-anaknya, baik ketika berada di rumah maupun di luar. Sekolah juga memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keamanan siswa selama berada di lingkungan pendidikan," tambah Sumarwati.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Jateng Sarif Abdillah: Sistem Pengelolaan Sampah di Pasar Tradisional Harus Diperkuat
Ketua Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan ini mendorong adanya kolaborasi antara keluarga, sekolah, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk memastikan bahwa ruang publik aman bagi anak.
Menurutnya, perlindungan anak bukan hanya soal regulasi, tetapi juga komitmen kolektif dari seluruh lapisan masyarakat.
"Perlindungan anak adalah tugas bersama. Kita tidak boleh menunggu sampai muncul korban berikutnya. Semua pihak harus bergerak sejak sekarang," pungkasnya. (San).
Baca Juga: Sarif Kakung Minta Pemerintah Kuatkan Sistem Peringatan Dini dalam Penanggulangan Bencana Alam
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Jateng Sarif Abdillah: Sistem Pengelolaan Sampah di Pasar Tradisional Harus Diperkuat