digtara.com - Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar seminar nasional dan launching Pusat Studi Haji dan Umrah mengusung tema "Tata Kelola Komunikasi Publik dalam Pengelolaan Haji dan Umrah", Rabu (3/12/2025).
Acara ini dihadiri oleh Rektor, Dekan, Wakil Menteri Haji, Rektor Al-Azhar, Komdigi, beserta jajarannya.Rektor UIN Jakarta, Prof. Asep Saepudin Jahar M.A. Ph.D. mengucapkan selamat dan sukses atas peluncuran pusat kajian ini, serta berharap dapat terus bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah RI untuk menyukseskan penyelenggaraan haji 2026.
"Selamat, sukses selalu, semoga ini menjadi kebersamaan Pak Wamen untuk kita sukses berhaji di 2026," ungkapnya.
Baca Juga: Musibah Banjir dan Longsor, Seleksi PPIH Provinsi Sumut, Sumbar dan Aceh Ditunda
Prof Asep melanjutkan itu, pihaknya menekankan bahwa dari rentetan sejarah dan pelaksanaan haji, selalu ada evaluasi dan tantangan. Ia berharap, dengan adanya kolaborasi antara Wakil Menteri Agama (Wamen) dengan civitas akademika UIN dan perguruan tinggi lainnya, pelaksanaan haji 2026 dapat berjalan lancar.
"Mudah-mudahan di 2026 ini lancar karena kolaborasi Pak Wamen dengan Civitas Akademika, UIN dan perguruan tinggi lainnya dan apalagi ini adalah agenda kita semua untuk mensukseskan program pak Prabowo dalam konteks bagaimana Haji ramah dan juga bagaimana haji juga berkeadilan," tambahnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak S.Ak., M.PKP., menegaskan pentingnya pengembangan literasi perhajian. "Saya mendorong ada Pusat Kajian Haji. Semua kampus itu mendorong literasi perhajian," ujarnya.
Melanjut itu, ia juga mengungkapkan keterbatasan literatur dan riset tentang perhajian di Indonesia, terutama dari sisi komunikasi publik. "Literatur perhajian Indonesia itu tidak banyak, literasi perhajian untuk publik kita itu juga tidak banyak," ujarnya.
Baca Juga: Kakanwil Kemenhaj Jateng: Kouta Haji 2026 Jateng 34.122 Jemaah, Waitinglist Se-Indonedia Sama 26 Tahun Tidak hanya itu, ia juga menyoroti adanya asimetri informasi yang terjadi dalam ekosistem haji, dimana para pelaku di dalamnya memiliki informasi lengkap, namun publik dan intelektual di luar ekosistem tidak memiliki akses informasi yang memadai.
"Orang-orang yang ada di ekosistem perhajian punya informasi yang sangat lengkap tentang haji, tapi publik bahkan para intelektual di luar ekosistem ekonomi haji itu tidak punya informasi lengkap terkait haji," jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa selama ini pasar haji terkesan tertutup dan menjadi ekonomi tertutup. Namun, pemerintah berupaya menjadikan pasar haji menjadi pasar terbuka.
"Ketika Presiden Prabowo menjabat, kemudian saya dan kawan-kawan kementerian haji ini kita berusaha jadikan open market," tuturnya. (San).
Baca Juga: Respon Kritikan Prof. Nizar Soal Alokasi Kouta Haji. Kemenhaj Tegaskan Masa Tunggu yang Sama Antar Provinsi Adalah Sebuah Ikhtiar untuk Rasa Keadilan
Baca Juga: Musibah Banjir dan Longsor, Seleksi PPIH Provinsi Sumut, Sumbar dan Aceh Ditunda