digtara.com - BALI – Bencana besar yang menimpa sejumlah wilayah di Sumatera membutuhkan penanganan cepat dan menyeluruh dari pemerintah pusat. Mulai dari pencarian korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan kesehatan, hingga perbaikan ekonomi masyarakat dan infrastruktur yang rusak.Ketua Pemuda ICMISumut, Irwansyah Putra Nasution SH MH, menegaskan bahwa pemerintah pusat harus turun tangan secara maksimal dan tidak setengah hati.
"Pemerintah harus serius. Masih banyak daerah yang belum tersentuh, rakyat kelaparan," ujar Irwansyah dalam Forum Nasional
ICMI (Silaknas) di Bali.
Ia menyebut hingga saat ini masih banyak wilayah yang kekurangan pasokan makanan dan obat-obatan, termasuk di Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Langkat, serta sejumlah daerah di Aceh.
Menurutnya, situasi ini menguji kesabaran masyarakat sekaligus mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani bencana di Sumatera. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah pun dinilai masih lemah.
Baca Juga: Pemuda ICMI: Pemerintah Harus Segera Menetapkan Banjir dan Longsor Sumatera sebagai Bencana Nasional Irwansyah yang juga menjabat Wakil Ketua
ICMI Orwil
Sumut kembali menekankan pentingnya perhatian pemerintah pusat. Ia menyebut pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran dan peralatan, sehingga peran pemerintah pusat harus lebih dominan.
"Pemerintah pusat harus membuka mata dan telinga. Dengan anggaran dan kewenangan yang lebih besar, sudah sepantasnya bencana di Sumatera ditetapkan sebagai Bencana Nasional," tegasnya.
Ia menilai Sumatera adalah bagian penting dari Indonesia, dan masyarakat yang sedang tertimpa musibah tidak boleh dibiarkan semakin menderita akibat penanganan yang lambat.
Irwansyah, yang akrab disapa
Ibey, meminta seluruh tokoh
ICMI—mulai dari akademisi, pejabat, hingga para politisi—untuk mendorong Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status bencana nasional bagi Sumatera.
Ia juga menyoroti pernyataan BNPB yang menyebut bencana Sumatera sebagai "bencana biasa". Menurutnya, hal itu harus diluruskan oleh cendekiawan ICMI.
"Tidak ada negosiasi. Tangani dengan serius. Pemerintah pusat harus hadir penuh dan segera menetapkan status Bencana Nasional," tegasnya.