digtara.com - Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan komitmen penuh Kementerian Haji dan Umrah RI dalam menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan dalam Taklimat Awal Tahun bersama Presiden dan jajaran Kabinet di Hambalang, Bogor, Selasa (7/1/2026). Wamenhaj menyampaikan bahwa dari berbagai arahan Presiden Prabowo, terdapat satu pesan utama yang berulang kali ditekankan, yakni keseriusan Presiden dalam melakukan bersih-bersih tata kelola negara, termasuk pada sektor perhajian.
"Presiden Prabowo sangat serius dalam upaya bersih-bersih pengelolaan negara. Khusus di bidang perhajian yang saya tangani bersama Gus Irfan, Presiden berulang kali menegaskan bahwa beliau menginginkan pengelolaan haji yang bersih," ujar Dahnil.
Ia menegaskan bahwa Presiden secara eksplisit menghendaki Kementerian Haji dan Umrah menjadi kementerian dengan nol toleransi terhadap korupsi dan rente, serta bebas dari praktik-praktik amoral yang mencederai amanah pelayanan jemaah.
"Presiden ingin Kementerian Haji dan Umrah menjadi salah satu kementerian yang nol korupsi, atau zero tolerance terhadap praktik rente, praktik korupsi, maupun praktik amoral lainnya," tegasnya.
Baca Juga: Buka TOT Fasilitator PPIH 2026. Menhaj: Petugas Haji Adalah Perpanjangan Tangan Negara dan Presiden Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Jamaah Wamenhaj menjelaskan bahwa saat ini proses persiapan perhajian berada pada fase-fase krusial, khususnya pada tahapan pengadaan layanan yang rawan disusupi kepentingan tidak sehat, mulai dari pengadaan katering, akomodasi, transportasi, hingga kerja sama syarikah.
"Sekarang ini kita berada di titik-titik kritis. Proses pengadaan katering, akomodasi, transportasi, hingga sebelumnya pengadaan syarikah sedang dan sudah berlangsung, dan di fase-fase inilah potensi rente dan korupsi bisa terjadi," jelasnya.
Dalam konteks tersebut, Wamenhaj mengaku masih menerima laporan adanya indikasi upaya cashback, rente, dan intervensi terhadap proses pengadaan, bahkan dengan mencatut nama pimpinan kementerian.
"Saya masih mendengar adanya upaya-upaya cashback, upaya rente, dan upaya korupsi, termasuk mempengaruhi tim pengadaan dengan mengatasnamakan Menteri maupun Wakil Menteri," ungkapnya.
Dahnil menegaskan bahwa dirinya bersama Menteri Haji dan Umrah berkomitmen penuh menjalankan amanah Presiden untuk memastikan seluruh jajaran Kementerian Haji terbebas dari praktik korupsi dalam bentuk apa pun.
"Pak Menteri dan saya berkomitmen penuh menunaikan amanah Presiden agar Kementerian Haji dan seluruh personelnya benar-benar bersih dari praktik korupsi dan rente," katanya.
Baca Juga: Muncul Kekhawatiran Haji Khusus Tak Berangkat, Kemenhaj Pastikan Proses Pelunasan dan PK Haji Khusus Tuntas Sesuai Tenggat Saudi Sebagai bentuk keseriusan, sejak awal Kementerian Haji dan Umrah telah melibatkan Kejaksaan dan aparat penegak hukum dalam pengawasan seluruh proses perhajian. Karena itu, Wamenhaj secara terbuka meminta penegak hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu.
"Saya tegaskan, jangan ragu aparat penegak hukum. Jangan ragu Kejaksaan. Tangkap saja siapa pun yang masih berusaha melakukan praktik rente dan korupsi. Tidak usah ragu, siapa pun orangnya dan dari mana pun asalnya," tegas Dahnil.
Ia menambahkan, ketegasan tersebut juga berlaku apabila pelaku berasal dari internal Kementerian Haji dan Umrah sendiri.
"Bahkan jika mereka berasal dari internal Kementerian Haji sekalipun, aparat penegak hukum jangan ragu untuk menangkapnya," pungkasnya.
Wamenhaj memastikan bahwa seluruh instruksi Presiden Prabowo akan dijalankan secara konsisten, guna memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan bersih, transparan, berintegritas, serta terbebas dari praktik kartel dan rente sebagaimana yang pernah terjadi pada masa lalu. (San).
Baca Juga: Ramai Soal Risiko Gagalnya Haji Khusus 2026, BPKH Buka Suara
Baca Juga: Buka TOT Fasilitator PPIH 2026. Menhaj: Petugas Haji Adalah Perpanjangan Tangan Negara dan Presiden Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Jamaah