digtara.com - Stabat - Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan tata kelola berbasis data. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemkab Langkat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat tentang pengintegrasian data pertanahan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta penggunaan Peta Zona Nilai Tanah.Penandatanganan kerja sama yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati Langkat, Stabat, Rabu (21/1/2026), merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem perpajakan daerah yang akurat, adil, transparan, dan akuntabel.
Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Langkat Dra. Mulyani S selaku pihak pertama dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Langkat Akyar Sirajuddin selaku pihak kedua, serta disaksikan langsung oleh
Bupati Langkat.
Dalam sambutannya, Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menyampaikan bahwa integrasi data pertanahan dengan data perpajakan daerah merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan penetapan pajak yang lebih objektif dan sesuai kondisi riil di lapangan.
"Integrasi data pertanahan dengan PBB-P2 dan BPHTB, serta pemanfaatan peta zona nilai tanah, menjadi langkah penting untuk meningkatkan akurasi dan keadilan dalam penetapan pajak. Ini sekaligus menjadi upaya nyata mendorong peningkatan PAD Kabupaten Langkat," tegas Bupati.
Baca Juga: Sekda Amril Pimpin Tim II Safari Ramadhan di Stabat, Serahkan Hibah Rp20 Juta untuk Masjid Bupati juga menambahkan bahwa kerja sama lintas sektor ini sejalan dengan upaya Pemkab
Langkat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berbasis data yang valid.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat Dra. Mulyani S menjelaskan bahwa kerja sama ini akan memberikan kepastian terhadap objek dan subjek pajak daerah, sehingga dapat meminimalisasi potensi ketidaksesuaian data.
"Dengan adanya integrasi data pertanahan dan pajak, validitas data perpajakan daerah akan semakin kuat. Peta zona nilai tanah juga membantu penetapan pajak yang lebih objektif dan mencerminkan nilai tanah sebenarnya," jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Langkat Akyar Sirajuddin menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan daerah.
"Kantor Pertanahan siap mendukung Pemkab Langkat melalui penyediaan dan pemutakhiran data pertanahan yang akurat. Integrasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepastian hukum pertanahan, tetapi juga mendukung optimalisasi penerimaan daerah," ungkapnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rudi Kinandung, Staf Ahli Bidang Sosial H. Syahrizal, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Hermansyah, Kepala Badan Kesbangpol Faisal Badawi, Kepala Dinas Kominfo Wahyudiharto, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Muhammad Suhaimi.
Baca Juga: Wabup Langkat Tiorita Pimpin Safari Ramadhan di Salapian, Serahkan Hibah 40 Juta untuk Dua Masjid