digtara.com - Penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M bakal menghadirkan perubahan dalam pola pelayanan jemaah. Konsep fullboard menjadi salah satu skema baru yang disoroti Komisi VIII DPR RI karena seluruh layanan utama jemaah akan dikelola secara terintegrasi oleh syarikah.
Mulai dari akomodasi hotel, katering, transportasi hingga layanan di Armuzna, seluruhnya akan berada dalam pengelolaan syarikah. Skema tersebut diharapkan membuat pelayanan jemaah lebih terintegrasi sekaligus meningkatkan rasa aman dan nyaman selama menjalankan ibadah haji.
Anggota Komisi VIII DPR RIMuhammad Husni menyampaikan hal itu saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dalam rangka pengawasan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M di Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Menurut Husni, penerapan fullboard menjadi salah satu perubahan penting dalam penyelenggaraan haji 2027. Pengelolaan layanan dari hulu hingga hilir tersebut diharapkan mampu membuat kebutuhan jemaah ditangani secara lebih optimal.
"Yang kedua, tentunya kita juga melihat ini tahun ini adalah tahun pertama bahwa yang namanya fullboard, jadi dari mulai hotel, mulai katering, mulai transportasi, dan Armuzna, itu semuanya dikelola oleh syarikah," ujar Husni dilansir dari emedia.dpr.go.id.
Tak hanya soal pola pengelolaan layanan, Husni juga menyoroti perubahan paket Masyair. Pada penyelenggaraan haji 2027, paket Masyair disebut meningkat dari paket D menjadi paket C.
Baca Juga: Muhammad Husni: Rasio Pembimbing Haji 1 Banding 151 Jemaah Jadi Catatan untuk 2027
Perubahan paket tersebut disebut memberikan ruang dan fasilitas yang lebih baik bagi jemaah, terutama terkait keleluasaan, kenyamanan serta pendingin selama berada di kawasan Masyair.
"Paket Masyair dari paket D menjadi paket C, itu artinya keleluasaan, kenyamanan, pendingin, itu jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," katanya.
Husni menilai perubahan skema pelayanan tersebut merupakan langkah besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan jemaah haji.
Menurutnya, integrasi layanan melalui syarikah menjadi bagian penting agar pelayanan tidak berjalan secara terpisah-pisah. Dengan demikian, kebutuhan jemaah diharapkan dapat ditangani secara lebih menyeluruh.
"Ini tentunya suatu lompatan yang besar daripada Kementerian Haji dan Umrah, bahwa mereka betul-betul bagaimana supaya pelayanan untuk para calon jemaah haji ini maksimal," tuturnya.
Komisi VIII DPR RI pun berharap penerapan fullboard tidak sekadar menjadi perubahan mekanisme pengelolaan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh jemaah saat menjalani seluruh rangkaian ibadah haji.
Husni menekankan, aspek kenyamanan dan keamanan menjadi hal penting yang harus menjadi perhatian dalam penerapan skema baru tersebut.
"Dari hulu ke hilir itu sudah ditangani oleh syarikah. Tentunya kita juga Komisi VIII DPR RI melihat mudah-mudahan dengan langkah-langkah Kementerian Haji ini memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa kepuasan daripada seluruh calon jemaah haji 2027 nanti," pungkas Husni. (San).