digtara.com - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf melantik 174 pejabat di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Rabu (23/9/2026).
Pengisian jabatan tersebut ditegaskan dilakukan berdasarkan prinsip merit system dan manajemen talenta. Penempatan pejabat mempertimbangkan kompetensi, kinerja, rekam jejak, serta kebutuhan organisasi.
Dengan prinsip tersebut, proses seleksi dan penempatan pejabat tidak didasarkan pada senioritas, kedekatan, maupun pertimbangan subjektif.
"Jabatan bukan sekadar posisi. Ini adalah amanah yang harus diwujudkan melalui keputusan yang tepat, pelayanan yang berkualitas, dan manfaat bagi organisasi serta jemaah," kata Irfan.
Sebanyak 174 pejabat yang dilantik terdiri dari satu pejabat pimpinan tinggi madya, lima pejabat pimpinan tinggi pratama, 41 pejabat eselon III, dan 127 pejabat struktural pada unit kerja pusat dan daerah.
Pelantikan berlangsung di masjid. Menurut Irfan, proses berbasis merit system harus dibuktikan melalui kinerja setelah pejabat menerima amanah.
Baca Juga: Muhammad Husni: Rasio Pembimbing Haji 1 Banding 151 Jemaah Jadi Catatan untuk 2027
"Amanah yang diberikan melalui proses tersebut harus dijawab dengan integritas, tanggung jawab, dan komitmen untuk menjaga marwah institusi," tegasnya.
Ia meminta para pejabat tidak membangun zona nyaman. Mutasi dan promosi, kata Irfan, merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus kesempatan memperluas pengalaman melalui tour of area dan tour of duty.
"Jangan membangun zona nyaman. ASN harus adaptif, terbuka terhadap perubahan, dan siap menghadapi tanggung jawab yang lebih besar," ujarnya.
Irfan meminta para pejabat membuktikan hasil seleksi berbasis merit tersebut melalui kemampuan beradaptasi, peningkatan kinerja, serta kesungguhan memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah.
Selain itu, seluruh jajaran diminta menghindari penyalahgunaan kewenangan dan conflict of interest. Kepentingan pribadi tidak boleh berbenturan dengan tugas dan kewenangan sebagai pejabat.
Kemenhaj juga membuka hotline Bongkar Mafia Haji dan Umrah sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi dan pengaduan.
"Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses sesuai ketentuan," katanya.
Persiapan Haji 2027
Irfan juga meminta seluruh jajaran segera mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 2027.
Perubahan kebijakan di Arab Saudi dan dinamika biaya penyelenggaraan menjadi tantangan yang perlu diantisipasi sejak dini.
Baca Juga: Rela Tinggalkan Jabatan, Ribuan PNS Berebut Kesempatan Ingin Berkhidmat Melayani Tamu Allah di Kemenhaj "Tidak ada ruang untuk bekerja berleha-leha karena tantangan penyelenggaraan haji 2027 justru akan semakin berat," ujarnya.
Ia meminta jajaran pusat dan daerah memperkuat sinergi dan bekerja secara terpadu agar persiapan serta pelayanan haji 2027 berjalan lebih optimal.
Menutup arahannya, Irfan mengingatkan bahwa jabatan tidak selamanya berada di tangan seseorang. Karena itu, setiap amanah harus dijalankan sebaik-baiknya untuk memberikan manfaat bagi organisasi dan jemaah.
"Syukuri apa yang ada di tangan kita. Bekerja dengan ikhlas dan jadikan Kementerian Haji dan Umrah sebagai rumah untuk ibadah," pungkasnya.
Adapun enam pejabat pimpinan tinggi yang dilantik berdasarkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 86 Tahun 2026 yakni:
1. Moh. Hasan Afandi, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
2. Cecep Khairul Anwar, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Enny Indarti, Sekretaris Ditjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
4. Rizka Anungnata, Direktur Bina Petugas Haji Reguler;
5. Chandra Sulistio Reksoprodjo, Sekretaris Ditjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah; dan
Baca Juga: Haji 2027 Bakal Terapkan Fullboard, Komisi VIII Soroti Kenyamanan Jemaah 6. Suviyanto, Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi DKI Jakarta. (San).