digtara.com - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah mendorong pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Program tersebut dinilai tidak sekadar menyediakan makanan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Hal itu disampaikan oleh Koordinator Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jawa Tengah, Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag., saat membuka Pelatihan Ideologi Kepemimpinan Regional II LHKP PWM Jawa Tengah di Semarang, Sabtu (10/10/2026).
Zakiyuddin mengatakan, pelaksanaan MBG perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan SDM dan peradaban, bukan sebatas kegiatan membagikan makanan.
Menurut dia, sejumlah negara, seperti Finlandia dan Jerman, telah menjalankan program makan bagi masyarakat sejak puluhan tahun lalu. Karena itu, Indonesia perlu memastikan MBG dikelola dengan perencanaan dan tata kelola yang baik.
"Program makan gratis ini sebetulnya bukan hal baru di dunia internasional, negara seperti Finlandia dan Jerman sudah memulainya sejak puluhan tahun lalu. Namun untuk di Indonesia, MBG harus kita letakkan sebagai kebijakan pembangunan SDM dan tidak sekadar distribusi makanan yang berisiko menambah timbunan sampah basah jika tidak dikelola dengan baik," ujar Zakiyuddin.
Berlandaskan nilai Al-Ma'un
Baca Juga: LHKP Muhammadiyah Jateng Gelar PIKREG II, Bedah Tata Kelola MBG dari Hulu ke Hilir
Zakiyuddin menjelaskan, Muhammadiyah memandang program MBG sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai Teologi Al-Ma'un. Pengawasan terhadap program tersebut juga mengacu pada prinsip maqashid syariah, terutama perlindungan terhadap jiwa (hifdzun nafs) dan akal (hifdzun 'aql).
Ia menegaskan, makanan yang disediakan melalui program MBG harus memenuhi kriteria halal dan tayyib, yakni baik, sehat, serta bergizi.
Selain kualitas gizi, aspek kebersihan dan keamanan pangan juga harus menjadi perhatian utama. Standar higienitas, sanitasi, dan protokol keamanan pangan perlu diterapkan secara ketat untuk mencegah kasus keracunan makanan.
Menurut Zakiyuddin, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang disalurkan. Kualitas makanan, keamanan proses pengolahan, dan manfaatnya bagi penerima juga harus menjadi bagian dari evaluasi.
UMKM dan petani lokal perlu dilibatkan
Selain aspek kesehatan, Muhammadiyah menyoroti pentingnya pemerataan manfaat ekonomi dari pelaksanaan program MBG.
Zakiyuddin mendorong agar pengadaan bahan baku dan pengelolaan program memberikan kesempatan yang adil bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, serta peternak lokal.
Dengan keterlibatan pelaku ekonomi setempat, MBG diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar lokasi penyaluran.
"MBG ini adalah ekosistem yang menciptakan efek pengganda (multiplier effect) ekonomi lokal. Jangan sampai yang menikmati anggaran besar ini justru perusahaan-perusahaan besar, sementara pelaku ekonomi lokal tidak mendapatkan manfaatnya," tegasnya.
Ia menilai, pengelolaan anggaran MBG perlu dirancang agar manfaat program tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan, tetapi juga oleh masyarakat yang terlibat dalam rantai pasok pangan.
Baca Juga: Belasan Siswa SMK Kencana Sakti Kupang Pusing dan Mual Usai Santap Menu MBG Muhammadiyah dorong evaluasi berbasis data
Untuk memastikan program berjalan optimal, Muhammadiyah mendorong pengawasan dan evaluasi secara berkala dengan pendekatan berbasis data (evidence-based).
Zakiyuddin menyebut tiga etos yang perlu menjadi landasan pengelolaan MBG, yakni etos keilmuan, etos keadilan, dan etos amanah.
Ketiga prinsip tersebut diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program sekaligus mencegah korupsi, kebocoran anggaran, penyimpangan sasaran, dan pemborosan bahan pangan.
Melalui pengawasan yang konsisten, Muhammadiyah berharap MBG dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas, baik dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat maupun penguatan ekonomi lokal. (San).