digtara.com – Presiden Jokowi mengingatkan kepada pemerintah daerah agar tidak mengendurkan penanganan COVID19. Jangan terlalu mendahulukan ekonomi tanpa memperhatikan penyebaran COVID-19.
“Jangan sampai terlalu mendahulukan ekonomi kemudian tidak memperhatikan penyebaran COVID-19, yang terjadi kenaikan kasus COVID meningkat, ekonominya justru menjadi pertumbuhannya tertekan turun,” ujar Jokowi kepada peserta rapat koordinasi kepala daerah tahun 2021 yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (15/4/2021).
Ia menegaskan, pencegahan penyebaran COVID-19 harus menjadi prioritas. Penanganan pasien yang terkena kasus COVID harus terus dilakukan secara konsisten.
“Hati-hati karena COVID ini barangnya nggak kelihatan,” kata Jokowi.
Presiden menargetkan 70 juta warga Indonesia sudah disuntik vaksin COVID-19 pada Juli. Nanti kurvanya akan kelihatan turunnya di bulan Juli kalau vaksinasinya bisa mencapai 70 juta orang.
Jokowi meminta kepala daerah memantau penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro. Jokowi mengingatkan tidak ada lockdown di kota atau kabupaten.
“Pertama lakukan PPKM mikro ini agar menemukan kasus-kasus baru yang ada. Kemudian mengisolasi lingkungan terkecil sebelum kasus itu menyebar lebih luas lagi. Jadi jangan sampai kita ini me-lockdown kota atau me-lockdown kabupaten. Karena di satu kabupaten mungkin yang kasusnya hanya terjadi di sebuah desa atau dua desa. Ya desa itu yang diisolasi sehingga tidak menyebar lebih luas lagi,” jelasnya.
Jokowi juga meminta sosialisasi protokol kesehatan terus digencarkan, termasuk penanganan kebutuhan obat.
“Kontrol obatnya tersedia atau tidak untuk berapa minggu ke depan atau untuk berapa bulan ke depan. Semuanya harus dicek. Ini kita semuanya harus kerja detail. Nggak bisa lagi kita kerja sambil lalu untuk urusan COVID dan ekonomi ini,” kata Jokowi.