digtara.com – Kebijakan Pemerintah Kota Binjai yang memungut pajak terhadap pedagang kecil atau kaki lima guna menggenjot PAD dari sektor pajak ternyata menuai protes dari kalangan politikus.
Anggota DPRD Sumut Rudi Alfahri Rangkuti menilai, pungutan pajak di tengah pandemi dirasa kurang tepat dan tidak relevan.
“Pemko Binjai jangan buat suasana menjadi gaduh di masa Pandemi Covid-19 dengan ujuk-ujuk melakukan pungutan pajak kepada masing-masing pengusaha restoran, baik kecil, sedang, maupun besar,” ujarnya, Kamis (26/8/21).
Kalau ingin melakukan pungutan pajak restoran, lanjut Rudi, seharusnya Pemerintah Kota Binjai melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat secara persuasif.
“Sosialisasikan dulu secara baik dan benar, jadi masyarakat mengetahui dengan jelas, jangan langsung membuat teguran,” tegasnya.
Politisi Partai Amanat Nasional itu menyarankan, baiknya disampaikan terlebih dulu sistem bagaimana cara hitungan pajak tersebut.
“Penarikan pajak itu jangan didasarkan oleh target-target lah, harus ril dulu hitung-hitungannya baru kita buat targetnya. Dasar pungutan pajak itu apa, jangan didasarkan atas kejujuran, zaman sekarang lagi tidak ada istilah kejujuran. Maka buat sistemnya dulu, bagaimana cara menghitungnya,” cetusnya.
“Kalau sekarang penjual diminta untuk membayar pajak dasarnya apa?. Selama ini mereka kan tidak membebankan pajak pada pembeli, jadi tidak mungkin pedagang mengeluarkan pajak dari uang kantong pribadi,” tambahnya.
Pungutan pajak restoran, rumah makan dan warung lebih baik jangan dilakukan dulu, sebab aturan ini sudah berlangsung sejak 2011 kenapa baru sekarang dilakukan saat Pandemi.
“Ingin meningkatkan pajak sah-sah saja tapi siapkan dulu sistemnya. Kita bukan tidak mendukung, kita mendukung kebijakan pungutan pajak ini, tetapi saat ini masih dalam situasi masa Pandemi janganlah menambah beban masyarakat dulu,” pungkasnya.