digtara.com -Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker mulai menyelaraskan program pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Langkah ini dilakukan untuk mengatasi ketidaksesuaian antara pelatihan dan kebutuhan tenaga kerja di lapangan.
Upaya tersebut dibahas dalam forum High-Level Roundtable Discussion on Link and Match yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan bahwa forum ini bertujuan menyelaraskan program vokasi pemerintah dengan kebutuhan riil industri, khususnya di kawasan KEK dan PSN.
Menurutnya, pelatihan vokasi yang dijalankan pemerintah melalui Balai Latihan Kerja (BLK) atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) perlu lebih dekat dengan kebutuhan industri agar penyerapan tenaga kerja lebih optimal.
Baca Juga: Kemnaker Perluas Kesempatan Kerja Disabilitas Lewat Pelatihan Wirausaha 2026 "Pelatihan vokasi yang kita lakukan, termasuk program magang, harus lebih match dengan kebutuhan industri di KEK maupun PSN," ujarnya.
Dalam forum tersebut, terungkap bahwa program pelatihan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri, baik dari sisi jenis pelatihan maupun lokasi balai pelatihan yang belum terintegrasi dengan kawasan industri.
Sebagai tindak lanjut, Kemnaker akan melakukan penyesuaian program pelatihan agar lebih tepat sasaran. Salah satu langkah konkret adalah memprioritaskan sisa kuota Program Pelatihan Vokasi Nasional tahun 2026 sebanyak 60.000 peserta untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di KEK dan PSN.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan pemerataan program pemagangan melalui MagangHub di seluruh 25 KEK di Indonesia. Program ini diharapkan memberikan pengalaman kerja langsung bagi peserta di lingkungan industri.
Yassierli menambahkan, pelatihan vokasi memiliki keunggulan dari sisi fleksibilitas dan durasi yang relatif singkat, yakni sekitar dua hingga tiga bulan. Ke depan, pelatihan tidak hanya dilakukan di balai milik pemerintah, tetapi juga dapat berlangsung langsung di fasilitas industri atau pabrik di kawasan KEK.
Ia menegaskan bahwa sinergi ini merupakan langkah awal dari kolaborasi berkelanjutan antara
Kemnaker, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta para pengelola KEK.
"Hasil pemetaan ini akan segera ditindaklanjuti secara teknis. Kami menawarkan sistem, fasilitas, dan anggaran untuk penyiapan SDM yang lebih berkelanjutan," pungkasnya.
Baca Juga: Kemnaker Perluas Kesempatan Kerja Disabilitas Lewat Pelatihan Wirausaha 2026