digtara.com -Meski PT PLN menyatakan sistem kelistrikan Sumatera telah kembali normal setelah insiden blackout pada 22 Mei 2026, sejumlah warga di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang masih mengeluhkan pemadaman listrik yang terjadi berulang kali.
Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) menyebut menerima banyak laporan masyarakat terkait gangguan listrik yang masih terjadi di berbagai wilayah. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keandalan sistem distribusi listrik pasca pemulihan.
Ketua LAPK, Padian Adi S. Siregar, mengatakan bahwa keberhasilan pemulihan sistem kelistrikan seharusnya tidak hanya diukur dari pernyataan resmi bahwa jaringan telah normal, tetapi juga dari minimnya gangguan yang dirasakan pelanggan.
"Fakta bahwa pemadaman masih terus terjadi menunjukkan masih ada persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Keberhasilan pemulihan bukan sekadar menyatakan sistem telah normal, tetapi memastikan pelanggan tidak lagi mengalami gangguan berulang," ujar Padian dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).
Menurut LAPK, sejumlah pelanggan melaporkan listrik padam hingga lima sampai enam kali dalam sehari di beberapa kawasan Sumatera Utara. Situasi tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan kerugian ekonomi.
Atas kondisi tersebut, LAPK mendesak PLN untuk memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak. Apalagi, saat blackout besar terjadi, sejumlah wilayah dilaporkan mengalami pemadaman selama lebih dari 27 jam.
Baca Juga: Blackout Sumatera Lumpuhkan Aktivitas Warga, Berapa Lama Pasokan Listrik PLN di Sumatera Kembali Normal?
Padian menilai kerugian yang dialami masyarakat tidak hanya berupa ketidaknyamanan, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi.
Beberapa dampak yang disebut LAPK antara lain terganggunya aktivitas rumah tangga, kerugian pelaku usaha dan UMKM akibat terhentinya operasional, serta munculnya biaya tambahan untuk kebutuhan penerangan darurat maupun sumber energi alternatif.
"Tidak ada alasan untuk menunda pemberian kompensasi. Kerugian yang dialami pelanggan nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat," tegasnya.
Selain menyoroti kompensasi, LAPK juga mempertanyakan alasan teknis pemadaman yang kerap terjadi pada malam hari. Menurut mereka, jika pemadaman dilakukan untuk keperluan pemeliharaan jaringan, seharusnya waktu pelaksanaannya dipilih pada periode yang memiliki dampak paling kecil terhadap masyarakat.
"Mengapa pemadaman dilakukan pada malam hari? Waktu tersebut justru berpotensi menimbulkan gangguan yang lebih besar terhadap keamanan dan kenyamanan warga. Ini menunjukkan perlunya peningkatan sensitivitas penyelenggara layanan terhadap kebutuhan publik," kata Padian.
LAPK meminta PLN memberikan penjelasan yang transparan terkait penyebab gangguan yang masih terjadi serta langkah konkret yang akan dilakukan untuk menjamin keandalan pasokan listrik bagi masyarakat Sumatera Utara.