digtara.com - Keputusan Pemerintah Singapura memperketat aturan rokok elektronik atau vape (VEF) hingga mengategorikannya sebagai zat terlarang kembali memicu perdebatan di Asia Tenggara.
Langkah ini bukan kebijakan mendadak, melainkan bagian dari strategi panjang negeri jiran dalam melindungi kesehatan publik, terutama generasi muda.
Epidemiolog sekaligus pakar kesehatan masyarakat Dr. Dicky Budiman menilai kebijakan Singapura mencerminkan keseriusan negara itu dalam mengendalikan adiksi nikotin.
"Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, melainkan bagian dari strategi kesehatan masyarakat Singapura yang sejak lama sudah ketat terkait rokok elektronik," ujar Dicky (21/8/2025).
Menurutnya, vape jelas bukan produk yang aman. Cairan di dalamnya mengandung nikotin tinggi dan zat kimia berbahaya yang bisa merusak jantung, paru-paru, hingga otak remaja. Lebih parahnya lagi, produk ini sering dikemas dengan rasa buah dan tampilan menarik, membuat anak muda mudah terjerat.
Selain aspek medis, Singapura juga dikenal konsisten menegakkan aturan. Bukan hanya melarang di atas kertas, tetapi juga menindak keras penjualan, iklan, dan kepemilikan rokok elektronik.
"Negara maju seperti Singapura sangat protektif terhadap generasi mudanya. Mereka terkenal dengan aturan hukum yang tegas dan konsisten," tambah Dicky.
Lalu, bagaimana dengan Indonesia?
Kepala BNN Komjen Pol Marthinus Hukom menegaskan Indonesia tidak berencana melarang vape secara total. Pemerintah lebih memilih fokus pada pengawasan dan pemisahan antara penggunaan yang sah dan penyalahgunaan.
"Yang ingin saya tekankan bukan soal melarang. Tapi kita harus bisa membedakan mana vape untuk merokok dan mana yang dimodifikasi untuk kejahatan," ujar Hukom di Jakarta.
Menurutnya, zat seperti ketamin dan etomidate yang kerap disalahgunakan lewat vape dikategorikan psikotropika, bukan narkotika. Sementara itu, vape di Indonesia juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan dianggap sebagai alternatif rokok konvensional.
BNN pun meningkatkan koordinasi dengan Kemenkes, BPOM, dan Bea Cukai untuk mengawasi produksi, peredaran, serta jalur masuk produk vape ke Indonesia.
Tantangan Indonesia: Regulasi Lemah, Literasi Rendah
Meski begitu, Dicky Budiman mengingatkan bahwa meniru 100% kebijakan Singapura tidak mudah. Industri vape di Indonesia sudah berkembang pesat dan dianggap memberi dampak ekonomi.
"Tantangan terbesar Indonesia justru pada lemahnya penegakan hukum dan rendahnya literasi publik. Banyak yang masih percaya bahwa vape lebih aman dibanding rokok konvensional, padahal bukti ilmiah menunjukkan sebaliknya," tegas Dicky.
Menurutnya, Indonesia bisa mengambil jalan tengah:
⦁ Memperkuat regulasi penjualan dan pemasaran vape.
⦁ Membatasi akses ketat untuk anak dan remaja.
⦁ Menetapkan standar kadar nikotin serta keamanan cairan VEF.
⦁ Meningkatkan literasi publik agar tidak terjebak mispersepsi.
Dicky juga mengingatkan bahwa masalah besar Indonesia bukan hanya vape, tetapi juga rokok konvensional yang hingga kini aturan pengendaliannya masih longgar.
Peringatan untuk Indonesia
Bagi Dicky, kebijakan Singapura harus menjadi alarm bagi Indonesia. Tanpa regulasi tegas, generasi muda berisiko menjadi korban adiksi nikotin—baik dari rokok tradisional maupun elektronik.
"Alih-alih menunggu sampai krisis terjadi, Indonesia harus berbenah sekarang. Jika tidak, kita akan menghadapi generasi yang semakin rentan terhadap adiksi nikotin," pungkasnya.