digtara.com – Biaya politik yang tinggi berdampak pula pada tingginya kasus korupsi di Sumatera Utara. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat, Sabtu (12/6/2021).
Menurutnya, dampak negatif tersebut adalah sesuatu hal yang terlihat sangat nyata. Hal itu, lanjutnya, diakibatkan oleh proses pelaksanaan demokrasi Neo Liberal.
“Akibatnya merusak sendi-sendi kemasyarakatan, biaya politik yang sangat tinggi ini menjerat sangat menjerat,†kata Djarot, Sabtu (12/6/2021), di Medan.
Baca: Dugaan Korupsi Pengadaan CCTV, Kejari Binjai Geledah Kantor Sekaligus Workshop Milik JP
Dia pun memberikan contoh, terkait biaya politik yang tinggi dan tidak jarang berujung pada perbuatan korupsi. Seperti proses politik yang terjadi di Kabupaten Samosir saat Pilkada 2020 lalu.
“Contoh kasus di Sumut kayak Samosir itu bisa puluhan, bahkan ratusan miliar kita lihat, hati-hati. Sumut ini juga kemaren ada Tanjungbalai,†katanya.
Baca: Kejari Lakukan Penyelidikan Dugaan Korupsi Proyek Dinas Perkim Padangsidimpuan
Selain itu, kata Djarot, bahwa PDI Perjuangan selalu menyampaikan pencegahan agar tidak terjadinya korupsi, dengan melakukan konsolidasi partai, melalui gotong-royong turun kemasyarakatan.
“Turun ke rakyat sehingga kita bisa meminimalisir bahkan menghilangkan praktek-praktek politik uang. Korupsi ini marak, sebagian karena politik uang,†sebutnya.
Untuk itu, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, kata Djarot, selalu menyampaikan dan mewanti-wanti, kader PDI perjuangan tidak boleh pakai duit.
“Harus patuh, sampai kita ketahui, hanya sekedar menduga saja, akan ditindak tegas,†tuturnya.
Diketahui, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengatakan, saat ini Sumut masuk ke dalam peringkat 2 dengan kasus korupsi tertinggi di seluruh Indonesia.
Menurut Edy, hal itu disebabkan oleh banyaknya kepala daerah yang sudah menjabat lupa, dan akhirnya melakukan tindakan yang mengarah pada tindak pidana korupsi, sehingga peringkatnya semakin naik.
Djarot: Biaya Politik yang Tinggi Berdampak Pada Korupsi