digtara.com | MEDAN – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara, Yulhasni, dicopot dari jabatannya. Pencopotan Yulhasni tertuang dalam surat keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bernomor 114-PKE-DKPP/VI/2019.
Dalam surat keputusan itu, disebutkan bahwa pencopotan Yulhasni didasarkan pada pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2019 lalu.
“Menjatuhkan sangksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada Teradu I Yulhasni selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum Sumetara Utara sejak putusan dibacakan;”bunyi poin kedua keputusan DKPP tersebut.
Putusan ini berawal dari laporan Caleg DPR-RI dari Partai Golkar, Rambe Kamarul Zaman, ke DKPP. Rambe menilai telah terjadi pelanggaran oleh KPU daerah karena diduga berpihak ke salah satu caleg, yakni Lamhot Sinaga.
Keberpihakan ini dibuktikan dengan ditindaklanjutinya laporan dugaan kasus penggelembungan suara di Kabupaten Nias Barat yang disampaikan Lamhot ke KPU Sumut melalui aplikasi perpesanan Whatsapp. Padahal Lamhot tidak menyertakan bukti-bukti adanya penggelembungan suara itu.
KPU Sumut menindaklanjuti laporan Lamhot dengan membuka kotak suara di Kabupaten Nias Barat. Perkara ini juga dibawa ke meja Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sidang yang sedang digelar, KPU membantah adanya penggelembungan suara. KPU menyebut yang menggelembungkan suara justru Rambe.
Selain mencopot Yulhasni dari posisi Ketua, DKPP juga mencopot komisioner KPU Sumut lainnya Benget Manahan Silitonga. Benget dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Teknis KPU Sumut. Sementara lima anggota KPU Sumut lainnya, dijatuhi sanksi peringatan keras.
Tak hanya KPU Sumut, jabatan Ketua KPU Kabupaten Nias Barat yang diduduki oleh Famataro Zai juga ikut dicopot. Begitu juga dengan pejabat Kepala Divisi Teknis KPU Nias Barat, Nigatinia Galo. Sementara tiga anggota KPU Kabupaten Nias Selatan dijatuhi sanksi peringatan keras.
Ketua KPU Sumatera Utara, Yulhasni saat dikonfirmasi, membenarkan adanya keputusan tersebut. Ia mengaku menghormati keputusan itu.
“Iya benar, kita hormati saja. Kan keputusan mereka final dan mengikat,”tandasnya.
[AS]