digtara.com | JAKARTA – Calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto memberikan sinyal akan menghapus kebijakan memberikan sertifikat tanah kepada rakyat jika terpilih menjadi presiden. Hal ini terlihat dari komentarnya yang menyatakan tidak setuju atas kebijakan membagi lahan tersebut.
Menurutnya pembagian lahan yang menjadi program Jokowi selama ini sangat tidak baik mengingat jumlah lahan tidak akan bertambah sebagaimana pertambahan jumlah masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam Debat Kedua Calon Presiden 2019, Minggu (17/2/2019).
“Tanah tidak bertambah namun jumlah warga semakin bertambah. Setiap tahun pertambahan penduduk Indonesia 2,5 juta. Suatu saat tidak akan ada lagi tanah untuk dibagikan kepada rakyat,” katanya, Minggu (17/2/2019).
Atas kondisi ini ia mengaku punya kebijakan berbeda jika terpilih menjadi presiden. Kebijakan tersebut menurutnya akan dihapuskan karena mereka berprinsip sebagaimana yang diamanahkan pasal 33 UUD 1945.
“Kami memiliki strategi bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengatakan bahwa kebijakannya membagikan sekitar 2,6 juta hektar lahan dilakukan agar lahan tersebut menjadi produktif. Ia juga meyakinkan bahwa penerima lahan tersebut merupakan orang-orang kecil yang sangat membutuhkan lahan untuk menjadi tempat mereka berusaha seperti bertani.
“Kita tidak membagikannya untuk yang gede-gede,” ungkapnya.
Ia menyebutkan hal ini sangat penting mengingat banyak terjadi ketimpangan kepemilikan lahan antara orang-orang besar dengan masyarakat kecil. Ia bahkan menyinggung soal lahan yang dimiliki oleh Prabowo di Kalimantan Timur dan Aceh.
“Saya tau pak Prabowo punya lahan luas di Kalimantan Timur 220 ribu hektar dan di Aceh Tengah 120 ribu hektar. Saya ingatkan bahwa pembagian seperti ini tidak terjadi di masa pemerintahan saya,” pungkasnya.[JNI]