digtara.com | MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, merespon penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut Sumatera Utara sebagai provinsi terkorup di Indonesia.
Menurut Edy penelitian itu tidak tepat. Apalagi saat ini pihaknya terus melakukan pembenahan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) mereka. Sehingga ke depan tidak lagi ada ASN yang berpikir koruptif dan terlibat penyelewenangan jabatan.
“Sumut sedang melakukan pembersihan dan perbaikan, tidak ada yang terkorup. Sumut harus clear (bersih) sekarang,”ujar Edy di kantornya, Selasa (16/4/2019).
Edy pun meminta semua pihak untuk terus mengawasi kinerja ASN di Pemprov Sumut. Termasuk meminta KPK melakukan pembersihan jika ada oknum yang mencoba-coba untuk terlibat tindakan koruptif.
“Memang tidak ada boleh lagi korupsi-korupsi di Sumut ini. Kita ingin Sumut ini bermartabat, Sumut yang tidak ada lagi praktik-praktik korupsi terjadi dan mengakibatkan kerugian negara,”tandasnya.
Sebelumnya, Komisioner KPK, Laode M Syarif menyebut bahwa Sumatea Utara menjadi provinsi paling korup di Indonesia berdasarkan penelitian KPK. Itu dikatakn Laode saat mengisi seminar di Kampus Universitas Semarang di Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 10 April 2019 lalu.
Dari penelitian itu, Sumatera Utara berada di urutan teratas dari lima provinsi lain yang dinilai
[AS]