digtara.com -Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Lembata sedang melengkapi berkas perkara kasus persetubuhan dan pencabulan anak dibawah umur dengan tersangka AS alias Antonius (79).
"Saat ini, penyidik Unit PPA sedang melengkapi
berkas perkara yang mana selanjutnya
berkas perkara tersebut akan dilimpahkan ke Kantor Kejaksaan Negeri Lembata," ujar Kasat Reskrim
Polres Lembata,
Iptu Muhammad Ciputra Abidin pada Kamis (2/10/2025).
Pada awal pekan lalu, penyidik telah melakukan gelar perkara peningkatan status dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.
"Pada proses penyidikan, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka AS alias Antonius, pria berusia 79 tahun," tandas Kasat.
Baca Juga: Berkas Perkara Kasus Korupsi Kembali Dilimpahkan Polres Manggarai Barat Ke Jaksa, Polisi Blokir Aset Para Tersangka Terhadap tersangka AS, dilakukan penangkapan selama satu hari dan penahanan selama 20 hari di Rutan
Polres Lembata.
Ditanya kemungkinan tersangka ditangguhkan penahanan karena alasan usia atau kesehatan, Kasat menyatakan sejauh ini tersangka masih dalam tahanan.
"Sementara masih kita tahan. Kondisi kesehatan juga masih aman sejauh ini," tambah mantan Kapolsek Kupang Tengah, Polres Kupang ini.
Terhadap kasus ini, penyidik telah menyita barang bukti berupa pakaian milik tersangka dan dua korban.
AS ditetapkan sebagai tersangka kasus persetubuhan dua anak kakak beradik di bawah umur di Kabupaten Lembata, NTT.
Penetapan Lansia asal Desa Napasabok, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata sebagai tersangka ini dilakukan pasca gelar perkara pekan lalu.
Baca Juga: Polres Lembata Limpahkan Tersangka dan Barang Bukti Narkoba ke JPU Kasus persetubuhan dan pencabulan dua anak dibawah umur ini ditangani
Polres Lembata sesuai laporan polisi nomor LP/B/145/IX/2025/SPKT/
Polres Lembata/Polda Nusa Tenggara Timur., tanggal 9 September 2025
Korban HJ alias M (15) dan BSN alias B (14) sudah diperiksa polisi.
Tersangka AS mengakui perbuatannya ketika diperiksa pertama kali pada 17 September 2025 lalu.
Berdasarkan pengakuannya, ia memperkosa dua korban asal Kabupaten Sikka itu yang tinggal bersamanya.
Orang tua mereka yang merantau ke Malaysia menitipkan keduanya kepada AS karena masih memiliki hubungan kekerabatan.
Korban HJ alias M disetubuhi dan dicabuli pertama kali oleh tersangka saat korban masih kelas 1 sekolah dasar atau sekitar tahun 2018.
Baca Juga: Satu Anggota Polres Lembata Dipecat
Korban mengaku dicabuli di pondok kebun milik AS di Desa Napasabok, Kecamatan Ile Ape. Kabupaten Lembata.
Kejadian tersebut terjadi berulang kali. Pelaku mencabuli korban HJ alias M dengan memegang kemaluan korban.
Pencabulan berlanjut sampai korban HJ alias M duduk di bangku kelas 3 SD sekitar tahun 2020 di pondok kebun milik AS. Kejadian tersebut terjadi berulang kali.
Saat korban HJ alias M naik kelas 6 SD sekitar tahun 2023, pelaku lagi-lagi mencabuli korban.
Persetubuhan yang terakhir terjadi pada korban HJ alias M pada bulan Juli 2025. Korban lupa hari dan tanggalnya, namun terjadi di pondok kebun milik pelaku di Desa Napasabok, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata.
Sementara korban BSN alias B pertama kali dicabuli sekitar awal Juli 2024 di pondok kebun milik tersangka di Desa Napasabok, Lembata. Pencabulan kedua juga masih 0ada bulan Juli 2024.
Pada Agustus 2024, AS menyetubuhi korban BSN alias B. Persetubuhan kedua pada September 2024.
Persetubuhan yang ketiga terjadi bulan Oktober tahun 2024 sekitar pukul 04.00 wita di pondok kebun milik tersangka.
Baca Juga: Berkas Perkara Kasus Korupsi Kembali Dilimpahkan Polres Manggarai Barat Ke Jaksa, Polisi Blokir Aset Para Tersangka Persetubuhan yang keempat dan kelima terjadi juga pada bulan Oktober tahun 2024
Tersangka dijerat pasal 81 ayat (1) atau pasal 81 ayat (2) dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang jo pasal 76 D dan jo pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.