digtara.com -Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) resmi menahan Irwan Perangin-angin (IP), mantan Direktur PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II, atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan aset milik PTPN I Regional I melalui kerja sama operasional (KSO) antara PT Nusa Dua Propertindo (NDP) dan PT Ciputra Land.
Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus
Kejati Sumut, Arif Kadarman, mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup dari hasil pemeriksaan intensif.
"Hari ini penyidik Pidsus Kejati Sumut menahan tersangka IP selaku Direktur PTPN II periode 2020–2023," ujar Arif di Medan, Jumat (7/11/2025).
Diduga Inbrengkan Aset Tanpa Persetujuan Pemerintah
Baca Juga: Walikota Agustina Apresiasi PMI Kota Semarang, 150 Pendonor dan 100 Pendonor Pemula Dapat Penghargaan Berdasarkan hasil penyidikan, Irwan Perangin-angin diduga telah menginbrengkan sebagian
aset berupa lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik
PTPN II kepada
PT Nusa Dua Propertindo, tanpa memperoleh persetujuan dari pemerintah melalui Menteri Keuangan.
"Selanjutnya, atas permintaan atau hubungan dengan pihak tertentu, diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT NDP tanpa memenuhi kewajiban negara," jelas Arif.
Perbuatan tersebut dilakukan bersama sejumlah pihak, termasuk oknum pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) di tingkat wilayah dan kabupaten, yang mengakibatkan hilangnya aset negara sebesar 20 persen dari total luas HGU yang diubah menjadi HGB.
Dijerat UU Tipikor
Atas perbuatannya, tersangka IP dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Penahanan terhadap IP dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kajati Sumatera Utara Nomor: Print-24/L.2/Fd.2/11/2025 tertanggal 7 November 2025, untuk masa penahanan pertama selama 20 hari di Rutan Kelas I A Tanjung Gusta Medan.
Baca Juga: DPD RI Gandeng Unissula Bahas Prolegnas, Dorong DPR Sahkan UU Perampasan Aset Koruptor Masih Ada Kemungkinan Tersangka Lain
Arif menegaskan, penyidik masih akan mendalami kasus ini dan mengembangkan penyidikan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
"Tim penyidik Pidsus Kejati Sumut masih melakukan pendalaman guna mengungkap pihak-pihak lain yang diduga turut terlibat dalam perkara ini," tandasnya.