digtara.com | MEDAN – Wali Kota Medan Dzulmi Eldin mengaku tidak tahu saat ditanya terkait bisnis pengelolaan perparkiran di Kota Medan yang diduga dikelola oleh sejumlah oknum yang mengaku dari Organisasi Kepemudaan sehingga membuat membuat kebocoran pada PAD, Selasa (13/8/2019).
“Soal itu, tanyakan saja ke Kadishub yang mengurusi soal parkir,” katanya beberapa waktu lalu.
Eldin pun terus menghindar dan pergi meninggalkan reporter digtara.com
Jawaban yang disampaikan Eldin tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. “Nanti kita bahas masalah itu ya, ini kita masih dalam suasana lebaran,†kata Edy beberapa waktu lalu.
Pengelolaan dan pengutipan parkir tidak sesuai Perda kerap meresahkan masyarakat, belum lagi tidak adanya jaminan keamanan atas kehilangan barang berharga dan kendaraan.
Polda Sumatera Utara beberapa waktu lalu mengungkapkan tengah membidik potensi kebocoran PAD Kota Medan di tahun 2018 sebesar 139 miliar baik dari IMB, papan reklame, hingga parkir. Hingga per Oktober 2018 lalu penerimaan 8 – 9 miliar saja.
Data terakhir yang dirilis Polda Sumut, dari IMB pemasukan yang ditargetkan 147 miliar sampai November 2018 baru 23 miliar, dengan perkiraan lost 124 miliar. Pajak Reklame ditargetkan 107 miliar namun baru terserap 12 miliar sehingga potensi lost 95 miliar dan potensi parkir 43,8 miliar hanya terserap 16,8 miliar, potensi lost 27 miliar.
“Ada penyelewengan pajak dan retribusi disejumlah pos pemasukan daerah, ini tidak wajar dan masih diselidiki. Padahal kalau diserap dengan baik bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ungkap Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto beberapa waktu lalu di Warkop Jurnalis Medan.
(Put)