Digtara.com | JAKARTA – Terkait revisi UU KPK. Lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menandatangani surat penolakan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Di mana surat tersebut telah dikirimkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat, 6 September 2019.
Menurut Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang meminta agar Presiden Jokowi membaca dan merenungkan surat tersebut. Saut berharap Jokowi tak salah langkah dalam mengambil keputusan soal revisi UU KPK inisiatif DPR.
“Surat (penolakan) sudah kita kirim. Saya pikir itu dibaca dan direnungkan untuk diambil kebijakan. Sudah kita tanda tangan,” kata Saut.
Keputusan lima pimpinan KPK sudah bulat, yakni menolak dengan tegas revisi UU KP. Saat ini, penentuan nasib KPK ada di tangan Jokowi, apakah menolak atau menerima revisi UU KPK tersebut.
“Sekarang kita menunggu bagaimana keputusannya dan hasilnya seperti apa,” ujarnya.
Saut percaya masih banyak orang baik yang ingin melindungi KPK. Orang-orang baik tersebut berada di lingkaran‎ lembaga antirasuah yang menolak revisi UU KPK.
“Saya percaya orang baik akan berada di barisan KPK. Ada dua barisan, mendukung dan menolak. Tapi, saya kira barisan orang baik akan lebih panjang, saya yakin itu,” ucapnya.
Diketahui, DPR telah membahas revisi UU KPK melalui Rapat ‎Paripurna yang digelar pada Kamis, 5 September 2019.
Dalam Rapat Paripurna tersebut, seluruh fraksi di DPR sepakat usulan revisi UU KPK menjadi inisiatif RUU DPR. Nantinya, DPR akan menindaklanjuti usulan revisi UU KPK tersebut sampai menjadi produk UU setelah disetujui oleh Presiden Jokowi.[oke]