digtara.com | MEDAN – Entah ada kaitannya atau tidak, namun Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, menyinggung soal proposal bantuan dana kepada pejabat daerah saat dicecar pertanyaan terkait penangkapan Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin, dalam operasi tangkap tangan yang digelar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Selasa malam kemarin.
Awalnya Akhyar mengatakan bahwa seluruh tugas pelayanan masyarakat oleh Pemkot Medan berjalan normal meski untuk sementara tanpa Wali Kota. Dia juga mengimbau aparatur Pemkot Medan untuk bekerja seperti biasa dan menghindari masalah-masalah hukum.
Namun kemudian entah apa kaitannya dengan OTT KPK terhadap Eldin, arah pembicaraan dia malah mengenai proposal bantuan dana masyarakat kepada pejabat pemkot.
“Kepada masyarakat tolong juga pejabat-pejabat ini jangan dibebani dengan permohonan bantuan-bantuan dana. Proposal-proposal tolong lah kurangi,” tuturnya.
Tekanan suara Akhyar mulai meninggi saat awak media bertanya lebih lanjut mengenai pernyataannya itu. Dengan nada agak ketus dia mengatakan selama masyarakat beranggapan kalau mau minta sumbangan itu kepada pejabat. Hal itu membuat beban bagi pejabat.
“Ayo kita jaga pejabat ini. Penyelenggara negara jangan dibebani dengan hal-hal yang begitu,” ujarnya.
Apalagi, lanjut dia, selama ini pengajuan bantuan dana tersebut banyak yang tidak sesuai prosedur. “Kamu macam enggak pernah hidup aja di sini,” ucapnya.
[AS]