Digtara.com| MEDAN- Menghangatnya suhu politik di tanah air, pasca pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden yang berlangsung 22 April kemarin. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di seluruh wilayah Sumatera Utara menyatakan sikapnya.
Pernyataan sikap yang kemudian penandatanganan ini dilaksanakan di Gedung Pusat Administrasi Universitas Sumatera Utara, Kamis (16/5/2019) pagi. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara (LLDikti), Prof Dian Armanto mengatakan penyataan sikap ini dimulai dengan adanya inisiasi dari Perguruan Tinggi Negeri Sumatera Utara.
“Hari ini pernyataan sikap kita lakukan atas inisiatif dari Perguruan Tinggi Negeri Sumatera Utara,” ujarnya.
Ia mengatakan, hal tersebut didasari dari sebuah keprihatinan, harapan dan doa bahwa kedepan setelah berakhirnya pemilu sehingga menjadi pertanda Menjadi yang lebih baik.
“Hal ini didasari dari sebuah keprihatinan kita, sebuah harapan dan doa bahwa kedepan dengan berakhirnya pemilu kita berharap hal ini akan menjadi pertanda bahwa kita menuju yang lebih baik,” ungkapnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Sumatera Utara, Runtung Sitepu mengatakan menghangatnya suhu politik di tanah air pasca pemilihan sangat berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
“Menghangatnya suhu politik di tanah air pasca pemilu sangat berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Seluruh rektor PTN dan PTS yang ada di Sumatera Utara dengan dukungan penuh Kepala LLDikti Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan pernyataan sikap dan himbauan kepada masyarakat penyelenggara pemilu dan elit politik diantaranya.
1. menghimbau kepada seluruh insan civitas akademika seluruh elemen masyarakat dan para elit politik untuk memberikan kesempatan kepada Komisi Pemilihan Umum melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan hingga pengumuman resmi hasil pemilu 2019.
2. Menghimbau kepada penyelenggara Pemilu KPU Bawaslu maupun dkpp agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan pada asas-asas mandiri jujur adil kepastian hukum tertib terbuka proporsional profesional akuntabel efektif dan efisien serta amanah.
3. Menghimbau kepada seluruh insan akademik seluruh elemen masyarakat dan para elit politik untuk menghindari diri dari perbuatan yang sifatnya melanggar norma-norma agama, norma-norma hukum, moral provokatif dan perbuatan lainnya yang dapat mengganggu kerukunan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
4. Menghimbau kepada instansi, akademika seluruh elemen masyarakat dan para elit politik untuk tidak mudah terprovokasi oleh sikap atau ajakan dari sekelompok orang yang ingin menghancurkan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia.
5. Menghimbau kepada pihak pihak yang melihat atau mengetahui terjadinya kecurangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum atau terjadi sengketa dalam proses pemilihan umum agar menempuh upaya hukum untuk mencari penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.