digtara.com | MEDAN – Pengamat Hukum, Alpi Sahari, mengajak masyarakat untuk mempercayakan penanganan kasus dugaan makar yang menjerat sejumlah tokoh di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara kepad pihak Kepolisian.
Menurut Alpi, apa yang dilakukan Polisi dengan melakukan penindakan terhadap terduga pelaku makar, sudahlah tepat.
Alpi menyebutkan, Indonesia adalah negara hukum. Sehingga penindakan hukum terhadap pelanggaran harus dilakukan. Namun tetap harus menjunjung asas praduga tidak bersalah.
“Itulah fungsi hukum. Dalam arti, Polda Sumut melakukan penegakan hukum untuk melakukan perbaikan perilaku. Percayakan semua prosesnya kepada hukum yang berlaku,” kata Alpi seperti dilansir IDNTimes, Rabu (29/5/2019).
“Penyidik kan butuh dua alat bukti untuk menjadikan tersangka. Misalnya kasusnya soal makar. Nanti kan, dibuktikan di pengadilan. Jadi kita tunggu saja,”tukasnya
Alpi mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan saluran yang diatur undang-undang untuk menyampaikan protes.
“Sudah ada semua jalurnya. Kalau tidak puas, bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi misalnya. Jangan sampai harus menggalang kekuatan massa untuk menggulingkan atau tidak percaya dengan pemerintahan yang sah. Pemerintahan kita kan diatur konstitusi,”tambahnya.
Masyarakat tak perlu emosional, karena sikap emosional cenderung mudah dimanfaatkan oleh gerakan-gerakan yang sarat dengan kepentingan politik.
“Kalau kita melihat ini sudah ada oknum yang menggunakan ormas untuk melakukan people power. Padahal dia itu bukan untuk kepentingan ormasnya. Misalnya dikatakanlah oknum tindak pidana makar ini lah. Dia melakukan tindak pidana dimaksud bukan ormas.Walaupun melekat dari dirinya dia sebagai anggota ormas,” ujarnya.
“Saya berharap kepada masyarakat, percayakan proses penegakan hukum kepada Polri. Lalu, jangan lagi kita meklakukan penggalangan-penggalangan massa untuk membenarkan perbuatan pelaku. Karena itu tanggung jawab pribadi yang bersangkutan,”tandasnya.
Polisi secara nasional kini tengah melakukan penyidikan terhadap sejumlah pihak yang dinilai telah melakukan perbuatan makar atau berbuat keonaran pasca penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal hasil pemilu 2019.Di Sumatera Utara, setidaknya dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana makar. Polisi juga masih mengembangkan penyelidikan untuk mencari kemungkinan tersangka lain.
[IDN/AS]