digtara.com | AMBON – Ketua Tim Penggerak PKK (Pembina Kesejahteraan Keluarga) Provinsi Maluku, Widya Murad Ismail, mengaku prihatin lantaran masih banyak warga Maluku yang belum bisa berbahasa Indonesia.
Fenomena itu ditemukan istri dari Gubernur Maluku, Murad Ismail itu, saat membagikan sembako kepada para janda dan kaum duafa di Kawasan Wara Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku pada Kamis, (30/5/2019)
Dimana untuk bisa mengerti apa yang ia sampaikan saat memberikan sambutan, harus diterjemahkan ulang oleh penerjemah.
“Tadi saya berbicara dengan para ibu-ibu lansia, mereka semua diam dan tak ada ekspresi, padahal rupanya mereka tak mengerti bahasa Indonesia. Jadi saat saya berbicara, ada salah satu imam masjid disana yang menerjemahkan kepada mereka tentang apa yang saya bicarakan,” ujar Widya.
Menurutnya, warga yang mengalami masalah seperti itu harus mendapat perhatian dari pemerintah. Pemerintah harus punya hati nurani dan peka terhadap situasi seperti yang ditemukan, agar bisa turut merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat kalangan kecil.
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, membagikan sembako kepada para janda dan kaum duafa di Kota Ambon (phil/digtara)
“Saya bersyukur diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bersentuhan langsung dengan mereka,” tuturnya.
Dia mensinyalir, masih banyak masyarakat daerah Kabupaten/Kota lain di Maluku mengalami masalah serupa. Sebab, di pusat ibu kota Ambon yang merupakan ibukota provinsi saja masih banyak, apalagi di Kabupaten lainnya yang masih banyak desa-desa terpencil, tentu juga tidak mengerti dan tidak bisa berbahasa Indonesia.
“Baru satu kampung yang kita temukan, saya kira masih banyak kampung di provinsi Maluku yang mengalami hal sama. Ini sangat memprihatinkan sekali, sehingga harus menjadi perhatian bagi pemerintah,” jelasnya.
Widya menegaskan ia dan pengurus PKK Provinsi Maluku saat ini sedang dalam proses pemetaan persoalan kesejahteraan di Maluku. Namun mereka berjanji akan menjadikan persoalan bahasa ini agar menjadi perhatian khusus pemerintah.
“Jadi PKK tidak hanya fokus pada 10 programnya saja, tetapi hal-hal semacam ini juga perlu mendapat dorongan dari PKK,” tandasnya.
[AS]