digtara.com | MADINA – Warga di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak segala bentuk aksi unjukrasa terkait pemilu presiden (pilpres), selama proses sidang gugatan pilpres berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Sidang gugatan itu sendiri rencananya akan mulai dilaksanakan 14 Juni 2019 mendatang.
Warga menolak segala bentuk aksi unjukrasa, lantaran resah dengan aksi unjukrasa berujung ricuh seperti yang terjadi pada saat aksi unjukrasa di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Salah seorang warga Madina, Muhammad Ibrahim mengatakan, aksi unjukrasa berujung ricuh hanya akan merugikan masyarakat. Khususnya masyarakat kecil seperti mereka.
“Kalau rusuh-rusuh seperti kemarin. Masyarakat enggan ke luar rumah. Mereka enggak belanja. Kalau sudah begitu, kita yang masyarakat kecil ini yang susah,”sebut pria yang sehari-hari bekerja sebagai penarik becak itu, Rabu (12/6/2019).
Ibrahim juga mengajak masyarakat untuk menahan diri dan tidak mudah terpengaruh dengan kabar-kabar negatif yang sengaja digulirkan orang-orang yang ingin menciptakan kerusuhan. Termasuk kabar-kabar bohong yang disebar lewat media sosial.
“Jangan mudah terprovokasi. Kita yang rugi sendiri,”tukasnya.
Senada dengan Ibrahim, warga lainnya bernama Nisa Lubis meminta agar tidak ada unjukrasa. Apalagi kabarnya, ada pihak-pihak yang ingin menciptakan kondisi Indonesia seperti pada waktu kericuhan tahun 1998 lalu.
“Jangan sampai lah begitu. Kita sebagai masyarkat harus cerdas. Jangan sampai terulang apa yang terjadi di 1998 lalu. Itu kita yang rugi semua,”tukasnya.
Sementara terkait hasil pilpres 2019 yang tengah digugat, Nisa mengajak masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
“Mari kita percayakan kepada mereka (MK). Dan apapun hasilnya nanti, mari kita terima. Sudah lelah kita dengan ribut-ribut ini,”tandasnya.
[AS]