Digtara.com | JAKARTA – Hari ini, Kamis 27 Juni Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan perselisihan hasil Pilpres 2019 dalam sidang pamungkas.
47 ribu personel Polri, TNI dan dari pemerintahan dikerahkan dan bersiaga untuk mengamankan jalannya sidang.
“TNI-Polri kerahkan kekuatan besar,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjawab wartawan terkait sidang putusan sengketa Pilpres di Jakarta.
Meski Prabowo Subianto sudah melarang massa pendukungnya berunjuk rasa saat sidang MK dan kubu Jokowi juga melakukan hal sama, tapi diprediksi besok akan ada aksi massa.
Moeldoko memperkirakan ribuan orang akan gelar aksi dekat MK saat majelis hakim memutuskan permohonan sengketa Pilpres yang diajukan Prabowo-Sandiaga.
“Informasi sementara bisa 2.500-3.000 (orang),” ujar mantan Panglima TNI itu.Gedung MK
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, pengamanan difokuskan sekitar MK dan perangkat hakim serta karyawan MK termasuk keluarganya. Kemudian pemohon yakni kubu Prabowo-Sandi dan termohon yakni KPU.
Selain itu, pengamanan juga dilakukan di sekitar KPU dan Bawaslu.
Sebelumnya Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, jumlah personel untuk pengamanan dikerahkan terdiri dari 28 ribu aparat Polri, 17 ribu TNI dan 2 ribuan aparat pemerintahan.
“Jadi keseluruhan kekuatan yang terlibat di dalam pengamanan di Gedung MK dan sekitarnya hampir 47 ribu lebih,” katanya.
Polri, kata Dedi, memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat. “Jaminan keamanan ini diberikan oleh aparat keamanan, baik unsur Polri maupun TNI, dan tentunya juga dari unsur pemda juga.”
Sidang putusan sengketa Pilpres 2019 rencananya dimulai pukul 12.30 WIB Kamis hari ini. Majelis Hakim MK sudah selesai menggelar rapat dan siap membacakan putusannya.[oke]