digtara.com | MEDAN – Korps Bhayangkara memperingati hari jadi ke-73 mereka pada 1 Juli 2019 hari ini. Di usia yang sudah sangat matang itu, Polri masih terus berbenah untuk mewujudkan diri sebagai institusi profesional yang mampu melindungi dan mengayomi masyarakat.
Lembaga Bantuan Hukum Kota Medan mencatat, masih banyak laporan masyarakat terkait buruknya pelayanan dan kinerja kepolisian. Bahkan kerap kali Polisi menjadi momok yang menakutkan.
Masyarakat juga mulai merasa jenuh berurusan dengan Polisi. Salah satu sebabnya karena pengaduan masyarakat yang kerap ditanggapi atau ditindaklanjuti.
Kepala Divisi Buruh dan Miskin Kota, LBH Kota Medan, Maswan Tambak, mengatakan, sepanjang tahun 2019 ini, sudah ada 15 laporan dari masyarakat yang mengadukan penanganan kasus yang dilakukan kepolisian di Sumatera Utara
“Selaku lembaga yang fokus terhadap penegakan hukum dan HAM, kita menilai perlu memberikan masukan melalui catatan-catatan kasus yang melibatkan kepolisian,”ujar Maswan Tambak, Senin (1/7/2019).
Maswan menjelaskan, beberapa jenis pelanggaran yang diduga dilakukan personel Polri dalam menangani kasus berupa penanganan kasus yang memihak (fail trail), pemerasan bahkan penyiksaan.
“Banyak yang mengadu ke kami, seperti penanganan yang berlarut-larut hingga mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat kepada penegak hukum,” ungkapnya.
Untuk terus memberikan data laporan pengaduan masyarakat akan kualitas kinerja dan pelayanan Polisi, LBH Medan, kata Maswan kini telah mendirikan Posko Pengaduan Pelayanan Kepolisian di kantor mereka di Jalan Hindu, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.
Posko ini nantinya akan digunakan untuk menghimpun data-data pelanggaran polisi dari masyarakat. Kita buat posko ini bukan karena tidak percaya pada lembaga pengaduan di internal Polisi tapi lebih untuk memberi masukan untuk perbaikan di internal kepolisian. Biar kita tak dianggap hanya cerita-cerita doang. Tapi ada data-data yang kami berikan,” tegasnya.
[AS]