Digtara.com | MEDAN – Menjelang Pilkada 2020, PDI Perjuangan Medan mewacanakan perlunya diusung pemimpin Kota Medan berlatar belakang akademisi, terutama yang bergelar guru besar atau professor. Apakah sebagai wali kota atau wakilnya. Demikian dikatakan Ketua DPC PDI Perjuangan Medan, Hasyim kepada wartawan baru-baru ini.
Dia menjelaskn Sama seperti yang pernah terjadi di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, di mana bupatinya, Nurdin Abdullah, adalah seorang profesor. Selama dua periode, dengan kapasitas keilmuannya yang tak diragukan dia berhasil memajukan wilayah yang dipimpinnya. Itu sebabnya Nurdin kemudian terpilih menjadi gubernur.
“Demi mendorong visi dan misi Kota Medan agar lebih baik, saya mendukung wacana guru besar jadi memimpin lima tahun ke depan di Pilkada 2020,” ungkapnya.
Dia menegaskan seseorang yang bergelar profesor sudah pasti memiliki pengalaman dan jam terbang yang tinggi secara akademik. Tidak diragukan mereka akan bisa mempersiapkan konsep yang baik dalam menata Kota Medan ke depan. Wacana tersebut sangat baik mengingat selama ini wali kota atau wakilnya kerap berasal dari kalangan politisi, pengusaha dan birokrat.
Dia menerangkan karena seorang profesor adalah manusia dengan penuh keahlian dengan kualitas sempurna. Dengan segudang pengetahuan yang dimilikinya, dia akan dapat memberikan sumbangsih dalam membangun Kota Medan. Menata kota menjadi nyaman, aman, tentream serta memiliki nilai jual yang tinggi.
“Melibatkan akademisi bergelar professor sebagai wali kota atau wakil akan menjadikan Kota Medan di masa depan akan semakin baik dalam hal kemaslahatan masyarakat. Karena profesor memiliki kemapanan dan kemampuan memahami setiap masalah secara mendalam,” paparnya.
Dia menegaskan Seorang professor yang tidak hanya berkarya sebatas di dunia kampus, terangnya, dapat memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat lebih luas. Secara sosiologis kemasyarakatan dia dipandang sebagai tokoh atau panutan. Tentu sangat baik juga dalam membentuk karakter manusia menjadi lebih baik. Sebab pembangunan harus diawali dari pembangunan manusia.
Jika wacana Hasyim ini direalisasikan, maka dipastikan PDIP tidak akan mengusung kembali duet Dzulmi Eldin dan Akhyar Nasution sebagai pasangan calon. Padahal, Akhyar merupakan kader PDIP.[medanbisnis]