digtara.com | AMBON – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan akan segera merealisasikan bantuan satu unit kapal feri berukuran besar, yang pernah dijanjikan Presiden Joko Widodo.
Kapal feri itu berjenis roro itu dengan bobot 1500 Gross Tonnage (GT). Kapal yang diberi nama KMP Bahtera Nusantara 02 itu, saat ini telah diluncurkan pengapungannya di Surabaya, Jawa Timur.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Maluku, Rusly Ambon, mengatakan, kapal feri itu nantinya akan diperuntukkan melayani pelayaran angkutan penyeberangan di Provinsi Maluku.
“Sudah diapungkan di Surabaya. Sedang diujicoba hari ini dan akan segera melayari perairan Maluku,â€ujarnya, Kamis (8/8/2019).
Sebelumnya pada tahun 2017, saat Presiden Joko Widodo meninjau sejumlah proyek infrastruktur di Provinsi Maluku. Presiden mengatakan jika Maluku masih membutuhkan kapal yang cukup besar.
Saat itu, Presiden meresmikan dua kapal feri ro-ro, KMP Tanjung Sole dan KMP Lelemuku. Kedua kapal feri ini masing-masing berkapasitas 500 GT. Saat ini Tanjung Sole melayari Namlea-Manipa-Waesala, sedangkan Lelemuku melayari lintasan Saumlaki-Adaut-Letwurung.
“Saat peresmian itu, Presiden melihat kondisi Maluku masih membutuhkan kapal yang lebih besar. Beliau lalu berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan agar diprogramkan,†kata Rusly seraya menyebut bahwa kapal feri ini dibuat di galangan kapal milik PT Dumas Tanjung Perak Shipyards, Surabaya, Jawa Timur.
“Peluncuran ini dapat terlaksana berkat hasil koordinasi Pak Gubernur yang langsung bertemu Pak Menteri Perhubungan, sehingga ditindaklanjuti sesuai dengan program 100 kerja beliau di Dinas Perhubungan,†ungkapnya.
Dijelaskannya, luas perairan Maluku yang sangat besar ini membuat kehadiran KMP Bahtera Nusantara 02 sangatlah strategis. Untuk rute pelayarannhya, pihak Pemerintah Provinsi Maluku akan melihat lagi daerah-daerah yang sangat membutuhkan kehadirannya.
“Mudah-mudahan kedepan Pak Gubernur bisa berkoordinasi untuk mendapatkan tambahan kapal lagi. Pengelolan kapal ferry ini akan ditangani perusahaan daerah, namun kami menunggu arahan dan petunjuk dari bapak Gubernur juga,†tandasnya.
[AS]