digtara.com | MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, enggan menanggapi persolan perparkiran di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, yang kini banyak dikelola secara sewenang-wenang oleh preman.
Respon itu ditunjukkan Gubernur Edy saat ditanyai digtara.com usai pelaksanaan salat Idul Adha 1440 Hijriah di Lapangan Merdeka Medan, Minggu (11/8/2019) pagi.
Edy enggan membahas persoalan parkir yang kini telah menjadi momok bagi warga itu, lantaran sedang berhari raya.
“Nanti kita bahas masalah itu ya, ini kita sedang dalam suasana Hari Raya Idul Adha,” tukasnya sambil berlalu.
Hal senada juga disampaikan Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin. Orang yang paling bertanggungjawab atas seluruh pengelolaan administrasi kepemerintahan di Medan, termasuk persoalan perparkiran itu, justru melempar jawaban ke Kepal Dinas Perhubungan.
Padahal persoalan yang ditanyakan lebih kepada kebijakan strategis yang mencerminkan keberpihakan pemerintah, dan bukan persoalan teknis pelaksanaan.
“Soal itu, tanyakan saja ke Kadishub yang mengurusi soal parkir,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, bahwa persoalan parkir di sejulah kawasan Kota Medan menjadi permasalahan pelik yang tak kunjung selesai. Pasalnya, aparat maupun dinas terkait seakan membiarkan dan tidak memberikan perhatian serius.
Beberapa kawasan lahan parkir seperti di sekitaran Lapangan Merdeka banyak dikuasai oleh oknum tidak bertanggung jawab dan memasang tarif sesukanya. Seperti sepeda motor yang dikenakan tarif senilai Rp5000 dan Mobil Rp10.000.
Jauh dari besaran retribusi parkir yang ditetapkan pemerintah.
[AS]