Digtara.com | MEDAN – Terkait revisi Undang-undang Ketenagakerja, ratusan buruh yang tergabung di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatera Utara menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (15/8).
Para buruh meminta pemerintah agar tidak melakukan revisi UU Ketenagakerja No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Karena menurut mereka itu dapat mengkebiri hak buruh di Indonesia.
“Kedatangan kami ke sini menuntut pemerintah pusat agar membatalkan rencana revisi Undang Undang Ketenagakerja (UUK) No 13 Tahun 2003 yang kami anggap ini mengebiri hak-hak buruh,” kata Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo.
Dalam orasinya, mereka meminta kepada Gubernur Sumatera Utara agar segera menyelesaikan kasus-kasus perburuhan yang sampai saat ini masih banyak yang belum terselesaikan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.
“Kami juga meminta bapak Edy Rahmayadi untuk menambah anggaran kepada Dinas Tenaga Kerja. Karena Dinas Tenaga Kerja selalu beralasan anggaran minim untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran ketenagakerjaan di perusahaan,” ungkapnya.
Para buruh mendapat pengawalan dari pihak kepolisian dan Satpol PP. Selain itu, kawasan di Jalan Imam Bonjol tepatnya di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara harus dialihkan untuk sementara.[ana]