Digtara.com | JAKARTA – Pemerintah dan DPR bisa bersinergi dalam menyelaraskan undang-undang yang tumpang tindih yang menghambat reformasi birokrasi. Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2019 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
“Undang-undang yang bertabrakan satu dengan yang lain harus kita selaraskan. Undang-undang yang menyulitkan rakyat harus kita bongkar. Undang-undang yang menghambat lompatan kemajuan harus kita ubah,” tegas Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2019 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Dirinya menilai DPR juga telah berkerja cukup baik terkait fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. DPR, sambung dia, antara lain telah membentuk delapan Tim Pengawas, satu Panitia Angket, dan 35 Panitia Kerja (Panja) di berbagai ranah pembangunan.
“Salah satunya yaitu Panja Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, guna memastikan penyelenggaraan Pemilu makin berkualitas di masa-masa yang akan datang,” tegasnya.
DPR juga telah menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan atas usulan pengangkatan sejumlah pejabat publik. Selama tahun 2019, DPR telah memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap 34 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk negara-negara sahabat.
“Selain itu, DPR juga melanjutkan diplomasi parlemen untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia,” paparnya.
Dia menegaskan pada September 2018, DPR menjadi tuan rumah Forum Parlemen Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan untuk yang kedua kalinya. Serta menjadi tuan rumah pertemuan pimpinan parlemen dan perwakilan dari lima negara middle power.
“Yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. DPR juga terus menjalankan misi diplomasi parlemen, baik secara bilateral maupun multilateral, melalui partisipasi aktif di forum-forum antar-parlemen di tingkat regional dan global,” tambahnya.[oke]