digtara.com | MEDAN – Permasalahan lingkungan hingga sikap dan kebijakan pemerintah daerah setempat, menjadi faktor penghambat utama pembangunan di Kawasan Danau Toba.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) saat Rapat Koordinasi bersama Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto dan kepala daerah se-kawasan Danau Toba, Minggu (25/8/2019).
“Dari rapat ini, semoga permasalahan di kawasan Danau Toba bisa diselesaikan dan Danau ini menjadi destinasi wisata Internasional,” kata Direktur Utama BPODT, Arie Prasetyo Minggu.
Ia berharap komunikasi yang lebih baik lagi antara pemerintah daerah dengan masyarakat setempat dari persoalan tonase kendaraan yang melintas, lingkungan hingga kawasan hutan.
Arie menjelaskan agar Danau Toba menjadi kawasan pariwisata maka nuansanya haruslah pariwisata. “Jangan nanti tiba-tiba nanti ada kendaraan berat yang melalui jalan pada jam-jam yang tidak tepat,” pintanya.
Untuk menjadikan kawasan Danau Toba menjadi pariwisata Internasional bukanlah hanya tugas BPODT tetapi semua pihak.
Masih kata Arie, kalau semua bersinergi dari pemerintah, penegak hukum hingga masyarakat maka program menjadikan Danau Toba kelas dunia akan dapat tercapai.
Ia juga berharap para jurnalis dapat mendukung mewujudkan program strategis ini. “Banyak berita yang penting dan peristiwa yang terjadi, tapi kalau ini terus dilakukan maka dapat menghancurkan citra pariwisata,” ucapnya
Sementara itu Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto mengatakan tujuan dilakukannya rapat koordinasi ini untuk menginventalisir masalah yang ada, sehingga secara bersama-sama dapat mencari solusinya.
“Aparat keamanan ini banyak sekali korelasinya dengan berbagai aktivitas masyarakat, termasuk pengembangan Danau Toba. Keamanan itu kita mulai dari keamanan pembangunannya, keamanan prosesnya, permasalahan yang ada di dalamnya,” jelasnya.
Menurut Agus, Polisi sifatnya hanya membantu demi terwujudnya wisata Danau Toba berkelas dunia. Dengan harapan, kalau semuanya aman maka investor akan datang dan Danau Toba akan berkembang bersama masyarakatnya.
“Anggaran pemerintah yang diturunkan cukup besar, jadi harus tercipta iklim yang aman dan damai, sehingga investor lain akan datang,” ujarnya.
[AS]