Digtara.com | MEDAN – Soal adanya kendaraan mobil dinas di Pemko Medan menunggak pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Parahnya, PKB yang tertunggak ada yang mencapai empat tahun.
Mennaggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, Tengku Ahmad Sofyan mengaku tidak tahu kalau saat ini banyak kendaraan dinas milik Pemko Medan menunggak PKB. Parahnya, PKB yang tertunggak ada yang mencapai empat tahun.
Nunggaknya pembayaran PKB dilakukan Pemko Medan berbanding terbalik dengan semangat pembayaran pajak tepat waktu dan pajak untuk pembangunan yang digelorakan pemerintah, termasuk Pemko Medan. Penyampaian tersebut tidak sesuai fakta. Pemko Medan salah satu bagian dari penunggak pajak itu sendiri.
“Saya tidak tahu. Bahkan baru tahu. Makanya saya terkejut ada kendaraan dinas milik Pemko Medan yang menunggak pajak. Saya tidak tahu berapa besaran tunggakan pajaknya dan berapa unit mobil dinas yang pajaknya menunggak,†ungkapnya.
Dia mengungkapkan mobil dinas yang menunggak PKB itu adalah mobil dinas yang lama, rusak maupun tidak terpakai lagi. Namun begitupun dirinya sadar hal tersebut harus tetap dibayarkan. Sebab, kewajiban. Selain itu, pembayaran pajak tersebut disampaikan oleh dinas yang menggunakannya atau diusulkan kepada mereka untuk dibayarkan.
“Biasanya dinas yang menggunakan yang membayarnya. Bisa juga diusulkan kepada kami untuk dibayarkan. Buktinya, mobil dinas saya pajaknya baru dibayarkan. Artinya, tidak semua kami menunggak,†jelasnya.
Dia menambahkan, hal ini tidak boleh terjadi. Apalagi pemprovsu sudah membayar tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH). Selain itu, pendapatan DBH dari PKB juga cukup bagus.
“Pendapatan DBH dari PKB tahun ini cukup bagus. Besarlah pendapatan yang masuk,†tambahnya.