digtara.com | JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga RI (Menpora), Imam Nahrawi, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap senilai Rp26,5 miliar dalam jabatannya sebagai Menpora.
Dengan penetapan status tersangka itu, Imam Nahrawi secara otomatis mundur dar jabatannya sebagai Menpora.
Hal itu dikatakan Tenaga Ahli Deputi IV, Kepala Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin, Rabu (18/9/2019).
“Iya secara otomatis, diminta (mundur-red) tidak diminta secara otomatis itu,”sebut Ngabalin,
Menurut Ngabalin, ditetapkannya menteri aktif Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai tersangka KPK sebagai bukti bahwa pemerintah tak pernah mengintervensi kerja lembaga antirasuah.
“Dalam upaya pemberantasan korupsi kemudian dengan apa yang telah ditetapkan KPK hari ini tentu saja tidak ada satu orang pun yang bisa melalukan intervensi sehingga ya publik memberikan kepercayaan kepada KPK atas perintah undang-undang, tinggal nanti kita lihat kayak apa prosesnya kan,” tuturnya.
Ngabalin enggan berkomentar apakah Jokowi nantinya melakukan reshuffle kepada Imam Nahrawi. Pasalnya, masa jabatan Kabinet Kerja tak kurang dari enam pekan ke depan.
“Kalau itu tentu menjadi hak prerogatif Presiden seperti apa nanti tentu Bapak Presiden yang memiliki kewenangan terkait dengan penetapan tersangka Pak Imam Nahrawi. Kewenangan ini menjadi hak prerogatif Presiden, itu kita belum tahu,”tandasnya.
[AS]