digtara.com | MEDAN – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Medan mempersiapkan opsi mogok kerja massal bila kenaikan besaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi pekerja penerima upah benar-benar diberlakukan.
Hal itu diungkapkan Ketua KSPSI Medan, Jahotman Sitanggang kepada wartawan di Medan, Rabu (18/9/2019).
Menurut Jahotman, menaikkan iuran JKN bagi pekerja penerima upah sampai dua kali lipat, adalah bentuk penindasan yang harus dilawan.
“Kita akan melakukan aksi demonstrasi atau mogok kerja. Mogok kerja termasuk opsinya,”kata Jahotman.
Selain menolak kenaikan iuran JKN, para Jahotman dan kolega buruhnya juga menolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mereka khawatir dengan sejumlah pasal yang direvisi, yang dianggap bisa membuat kehidupan buruh akan semakin tertekan.
“Kami menilai terdapat beberapa kekeliruan dalam draft revisi, seperti terkait dengan pekerja outsourcing dan pemotongan pesangon pekerja,”tukasnya.
Sebelumnya pada Rabu siang tadi, ratusan masa buruh dari KSPSI se-Sumatera Utara, melakukan aksi unjukrasa ke Kantor Gubernur Sumatera Utara. Mereka hendak menemui Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, untuk menyampaikan penolakan tersebut.
Namun karena Edy Rahmayadi tak berada di Kantor, mereka hanya ditemui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara, Harianto Butarbutar dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sumatera Utara, Suryadi Bahar.
Para pengunjukrasa buruh membubarkan diri setelah pertemuan mereka dengan Edy Rahmayadi dijadwalkan pada pekan depan. Mereka pun mengancam akan datang dengan jumlah lebih besar dan melakukan mogok kerja massal, jika Edy Rahmayadi kembali mangkir menemui mereka.
[AS]