digtara.com | MEDAN – Ratusan orang yang mengaku sebagai warga Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Sumatera Utara di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan, Senin (14/1/2019).
Kedatangan mereka untuk berunjukrasa meminta agar pemerintah melalui BPN/ATR segera mengeluarkan surat kepemilikan atas tanah yang sudah mereka tempati. Apalagi, Mahkamah Agung telah memenangkan warga atas tanah tersebut.
“Kami mau minta hak kami, karena sudah puluhan tahun kami tinggal di Sari Rejo namun belum juga ada Surat Hak Milik (SHM),” kata ketua Forum Masyarakat Sari Rejo, Pahala Napitupulu.
Desakan agar penerbitan SHM segera dilakukan, kata Pahala, karena saat ini ada pihak-pihak yang ingin merampas tanah itu. Bahkan warga mulai diintimidasi secara terorganisir dengan adanya pemasangan plank nama jalan berstatus Ksatrian TNI-AU. Padahal sebelumnya Pemerintah Kota sudah menetapkan jalan-jalan tersebut sebagai jalan Kota.
“Jangan lagi apa yang sudah menjadi hak kami, justru dirampas oleh tangan-tangan kotor yang mengatasnamakan negara,”tukasnya.
Aksi unjukrasa ratusan warga ini mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian. Polisi juga terlihat mengalihkan arus lalu lintas di depan kantor BPN/ATR, agar tidak menyebabkan gesekan antara pengunjukrasa dan warga pengguna jalan.
[AS]