digtara.com | JAKARTA – Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara adil kepada setiap kalangan.
Komitmen itu disampaikan Joko Widodo saat menyampaikan visi dan misinya dalam debat perdana kampanye pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden (pilpres) 2019, yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).
Dalam pemaparannya, Jokowi menegaskan bahwa visi yang akan diusung adalah Indonesia maju. Ia menawarkan optimisme masa depan berkeadilan. Karena untuk memajukan demokrasi, dibutuhkan penegakan hukum dan HAM yang baik.
“Penegakan hukum harus diterapkan bagi semua kalangan. Selain itu, yang terpenting adalah pemenuhan ekonomi sosial dan budaya. Begitulah kami memajukan Indonesia,” ujar Jokowi.
Hal itu bisa dilakukan melalui pemberian akses lahan, pendidikan, dan kesehatan. Hak pembangunan itu menjadi salah satu cara pemenuhan hak asasi manusia yang paling dasar.
Terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM, Jokowi mengakui itu bagian beban yang diembannya. Namun begitu, hal ini terbentur dengan waktu kasus yang terlalu jauh serta minimnya barang bukti.
“Kami komitmen menyelesaikan HAM ini. Harus didukung dengan sistem yang adil, melalui reformasi kelembagaan dan budaya taat hukum,” ujar dia.
Untuk itu, ia menegaskan, hukum harus ditegakkan di semua lini. Hal ini menjadi bagian dari pemberantasan korupsi.
“Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Bagian dari upaya pemberantasan korupsi. Menguatkan KPK melalui sinergi dengan kejaksaaan dan kepolisian,”tandasnya.
[AS]