digtara.com | MEDAN – Terkait terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir dinyatakan bebas tanpa syarat. Hal itu setelah Presiden Joko Widodo mengambil keputusan atas dasar kesehatan dan HAM.
Pihaknya mengetahui, Abu Bakar Ba’asyir divonis 15 tahun hukuman penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 2011 silam.
Koornus BEM NUS Pulau Sumatera, Zulkifli menyayangkan sikap pemerintah yang membebaskan Abu Bakar Ba’asyir sangat sarat politisi, dirinya melihat skema pembebasan yang diberikan Presiden tersebut dipertanyakan.
“Kami juga berpandang bahwa pembebasan ini juga bukan grasi yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi,” ungkapnya.
Dia melihat kenapa otak terorisme ini dibebaskan begitu saja apalagi dengan alasan atas dasar kemanusiaan, kami keberatan kalau atas dasar kemanusiaan Abu Bakar Ba’asyir bebas, ini logika apa yang dipakai Presiden, ini penuh tanda tanya sementara hukum jelas mengatur tindak pidana terorisme.
Sementara itu bukan hanya korban dari Australia saja yang kecewa korban dari Indonesia, bahkan negara-negara yang menjadi korban merasa tidak terima akan hal pembebasan abu Bakar Ba’asyir.